Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Tarik Tunai KJP Namanya Merusak Mental Orang

Kompas.com - 25/11/2016, 20:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyindir rencana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang memungkinkan penarikan uang secara tunai. 

KJP Plus ini merupakan salah satu program unggulan calon gubernur-calon wakil gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dalam bidang pendidikan.

"Nah kalau ditarik tunai, kami sudah uji coba tahun pertama (penerapan KJP) itu rusak. Jadi yang terjadi, para oknum orang tua ambil uang, curi uang anaknya," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).

(Baca juga: Ahok: Saya Enggak Ngerti KJP Plus, Plusnya Apa ya?)

Oleh karena itu, Ahok khawatir sang anak tak menikmati dana KJP apabila sistemnya dibuat memungkinkan tarik tunai.

Ahok pun mengubah mekanisme penggunaan KJP menjadi hanya dapat dilakukan secara non-tunai.

"Dalam pengalaman kami, kalau membiarkan KJP boleh tarik tunai, itu penyalahgunaannya luar biasa, dan Anda tidak bisa memonitor uangnya dipakai buat apa," kata Ahok.

Ia juga menilai, pengawasan lebih mudah dilakukan jika dana KJP digunakan secara non-tunai.

Dengan demikian, lanjut dia, pemegang KJP dapat menikmati haknya. "Kamu tarik tunai mau ngapain coba? Kalau tarik tunai, namanya merusak mental orang," ujar Ahok.

Ketika berkampanye di Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (22/11/2016), Sandiaga Uno menyampaikan alasan mengapa KJP Plus dapat ditarik tunai.

Menurut dia, dana KJP Plus dapat digunakan secara tunai untuk kebutuhan transportasi ke sekolah, membeli buku pelajaran, serta kebutuhan pendidikan lainnya.

(Baca juga: Kepada Djarot, Ibu Ini Mengaku Dimintai Uang untuk Pembuatan KJP )

Adapun untuk pengawasannya, akan dibuat berbasis elektronik dan digital. Pihak perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan diajak untuk bekerja sama dalam transaksi KJP Plus nantinya.

KJP Plus nantinya dapat menanggung anak miskin di luar sekolah, paket A, B, C dan keterampilan khusus. Besaran KJP Plus untuk siswa dari keluarga tidak mampu juga akan dinaikkan.

Manfaat lainnya dari KJP Plus, penerima akan mendapatkan diskon belanja pendidikan, gratis masuk museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, dan wahana pendidikan.

Kompas TV Ahok Tambahkan Dana KJP Jadi Rp 2 Triliun

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com