Ahok: Semua Bisa Lihat Anggaran DKI, Botol Aqua Berapa Pun Bisa Dilihat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, pemerintahan harus transparan agar terbebas dari korupsi.

Ahok bercerita bagaimana dirinya menerapkan praktik pemerintahan yang transparansi selama ia memimpin Jakarta.

Misalnya, saat Ahok membuat kebijakan lurah dan camat untuk melapor LKHPN. Padahal, dua jabatan ini sebelumnya tidak perlu untuk melaporkan LHKPN.

"Pejabat dulu, lurah, camat, enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa semua harus lapor, kita kerja sama dengan KPK, BPK, PPATK," kata Ahok, dalam sambutan di Rumah Lembang, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Ahok menyatakan telah membuat sistem e-budgeting. Dengan sistem ini, warga bisa melihat semua program yang dianggarkan Pemprov DKI.

"Semua bisa lihat anggaran DKI sampe botol aqua (beli) berapa bisa dilihat. Rapat juga bisa dilihat," ujar Ahok.

"Kita mulai bukan cuma transparan, tapi juga bertanggung jawab pakai uang rakyat. Ini uang rakyat, kita harus tanggung jawab," ujar Ahok.

Ahok juga cerita bagaimana ia menghapus nepotisme. Dulu, kata Ahok, mengenal gubernur saja bisa buat seseorang kaya tanpa harus 'korupsi'. Misalnya, memanfaatkan aset Pemprov DKI dengan sewa murah.

Pihak yang menyewa aset Pemprov DKI murah itu lalu menyewakan lagi ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

"Sekarang saya ubah, kalau mau sewa gedung DKI pake jasa penilai. Kalo penilai bilang sekian, anda harus bayar segitu," kata Ahok.