Dilarang Masuk karena Ruang Sidang Penuh, Pelapor Ahok Merasa Didiskriminasi

Kompas.com - 13/12/2016, 10:42 WIB
Aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016). Di dalam PN Jakarta Utara saat ini tengah berlangsung sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Akhdi Martin PratamaAksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016). Di dalam PN Jakarta Utara saat ini tengah berlangsung sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang berunjuk rasa di depan gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyesali tindakan aparat kepolisian yang tak memperkenankan massa untuk masuk ke persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami dari pagi di sini, kami lihat ada diskriminasi dalam sidang ini, sidang sangat lemah dan amburadul, seharusnya pelapor dan terlapor ada di ruang sidang," kata salah seorang pelapor kasus yang menjerat ahok, Pedri Kasman, di atas mobil komando, Selasa (13/12/2016).

Pedri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu meminta aparat kepolisian dan kejaksaan memperkenankan mereka masuk. Ia juga berharap agar polisi dan kejaksaan bekerja secara profesional.

"Kami minta Kapolres dan pihak Pengadilan bertanggung jawab. Harusnya proporsional, pelapor ada 16 orang, dalam hukum setahu saya tidak ada perwakilan," ucap dia.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Dwiyono meminta masyarakat tidak memaksa masuk ke ruang sidang. Sebab, saat ini ruang sidang di PN Jakarta Utara sudah penuh.

"Ruang sidang hanya terbatas, hanya 80 orang. Saat ini ruang sidang sudah penuh," kata Dwiyono dengan menggunakan pengeras suara di lokasi.

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didakwa dengan pasal penodaan agama. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Ahok telah menghina para ulama dan agama.

Kompas TV Pengamanan Jelang Sidang Perdana Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Tersangka Spesialis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap, Polisi Amankan Sepucuk Senjata Api

6 Tersangka Spesialis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap, Polisi Amankan Sepucuk Senjata Api

Megapolitan
Wilayahnya Dilanda Banjir Tiap Tahun, Ketua RT di Tegal Alur: Saya Bilang Ini Anniversary

Wilayahnya Dilanda Banjir Tiap Tahun, Ketua RT di Tegal Alur: Saya Bilang Ini Anniversary

Megapolitan
Polda Metro Gencar Tindak Mobil Berplat Khusus RF, DPR Siap 'Backup'

Polda Metro Gencar Tindak Mobil Berplat Khusus RF, DPR Siap "Backup"

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, 124 Kendaraan Berpelat Khusus RF Ditilang

Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, 124 Kendaraan Berpelat Khusus RF Ditilang

Megapolitan
Mantan Istri Bambang Pamungkas Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik

Mantan Istri Bambang Pamungkas Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri Bersenjata Spesialis Bobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, 2 Orang Masih Buron

Sindikat Pencuri Bersenjata Spesialis Bobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, 2 Orang Masih Buron

Megapolitan
Saptol PP Awasi Penerapan Prokes di Sekolah untuk Cegah Penularan Covid-19

Saptol PP Awasi Penerapan Prokes di Sekolah untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Jenazah Tahanan Polres Jaksel yang Tewas Diotopsi, Kuasa Hukum Sebut Ada Luka di Tubuhnya

Jenazah Tahanan Polres Jaksel yang Tewas Diotopsi, Kuasa Hukum Sebut Ada Luka di Tubuhnya

Megapolitan
Kerap Kebanjiran, Warga Tegal Alur Ajukan Perbaikan Saluran sejak 2018 tapi Tak Kunjung Terealisasi

Kerap Kebanjiran, Warga Tegal Alur Ajukan Perbaikan Saluran sejak 2018 tapi Tak Kunjung Terealisasi

Megapolitan
Dalang Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara

Dalang Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Titik Banjir di Jakarta Semakin Meluas Rabu Sore, Ribuan Jiwa Mengungsi

Titik Banjir di Jakarta Semakin Meluas Rabu Sore, Ribuan Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Polisi Masih Cari Barang Bukti Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Masih Cari Barang Bukti Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Krukut Akan Dites PCR Dua Kali Setelah Isolasi Mandiri 2 Pekan

Pasien Covid-19 di Krukut Akan Dites PCR Dua Kali Setelah Isolasi Mandiri 2 Pekan

Megapolitan
Warga Sebut Keberadaan Sumur Resapan di Lebak Bulus Tak Efektif Atasi Banjir

Warga Sebut Keberadaan Sumur Resapan di Lebak Bulus Tak Efektif Atasi Banjir

Megapolitan
Polisi Selidiki Pungli oleh Ormas di Tempat Wisata Jaletreng Tangsel

Polisi Selidiki Pungli oleh Ormas di Tempat Wisata Jaletreng Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.