Rombak PNS DKI, Plt Gubernur DKI Ibaratkan Tak Ingin "Waitress" Jadi Montir

Kompas.com - 19/12/2016, 12:54 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat membuka Raker III Bamus Betawi, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat membuka Raker III Bamus Betawi, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan tidak menitipkan apa-apa terkait perombakan PNS DKI awal tahun nanti. Dia hanya berpesan agar PNS DKI mengisi jabatan sesuai dengan kompetensinya.

"Misalnya di Dinas Kominfo, bagaimana bisa dokter gigi memahami persoalan komunikasi, informasi, dan jaringan? Itu kan tidak relevan," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/12/2016).

Sumarsono mengacu kepada Kepala Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI, Dian Ekowati, yang berlatar belakang sebagai dokter gigi. Meski pintar, kata Sumarsono, Dian tidak memiliki kompetensi di bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan.

"Jangan sampai menempatkan waitress ke posisi montir, montir ke pelayan restoran. Itu dua hal yang berebeda. Jadi harus sesuai kompetensinya," ujar Sumarsono.

Perombakan struktur pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan dilakukan pada 3 Januari 2017. Hal ini dilakukan usai pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/12/2016) lalu.

Aturan itu mengatur seputar organisasi di Pemprov DKI Jakarta, membentuk unit pelaksana teknis, suku dinas dan suku badan, serta kelompok jabatan fungsional dan kepegawaian.

Aturan itu merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan UU Nomor 29 Tahun 2009.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perombakan itu akan membuat adanya efisiensi. Dari 53 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta saat ini akan menjadi hanya 42 SKPD. Kemudian dari 5.998 jabatan akan tinggal menjadi 4.938 jabatan dari eselon IV B hingga I B. Aturan itu juga akan menghapus sebanyak 1.060 jabatan struktural.

Kompas TV 4 November, PNS Jakarta Dilarang Cuti
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

Megapolitan
Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Megapolitan
Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Megapolitan
M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Megapolitan
52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Megapolitan
Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Megapolitan
Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Megapolitan
Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Megapolitan
Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.