Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 21/12/2016, 15:52 WIB
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELITerlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sutiyono, hakim tunggal sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Buni Yani, memutuskan menolak semua permohonan yang diajukan oleh Buni.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Sutiyono saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).

Adapun permohonan praperadilan itu di antaranya terkait penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Buni Yani oleh Polda Metro Jaya dan surat perintah penangkapan yang diterbitkan Polda Metro Jaya.

Selain itu, hakim juga menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.


Dengan hakim menolak permohonan praperadilan Buni, penyidik akan melanjutkan perkara itu hingga sampai ke tahap pengadilan.

Buni merupakan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Buni dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X