Beda dengan Ahok, Agus Sebut Pokir Anggota DPRD Itu Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, berpendapat, penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima usulan anggaran melalui pokok pikiran anggota DPRD.

Sejak penyusunan APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak menerima pokok pikiran DPRD.

Hal itu pula yang menyebabkan APBD DKI 2015 disahkan melalui peraturan gubernur (Pergub).

"(Pokok pikiran DPRD) penting sekali. Wakil rakyat kan dia," kata Agus, di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016).

(Baca juga: Apa Kata Agus soal Besaran Alokasi untuk Anggota DPRD pada APBD DKI 2017?)

Dia mengatakan, penting menjaga hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sebab, sebuah pemerintahan terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, lanjut dia, ada azas kepatutan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.

"Segala sesuatunya yang kami berikan untuk rakyat dan harus ada prinsip efektivitas dan efisiensi yang harus dipenuhi dalam mengelola anggaran," kata Agus.

Ahok pernah menyebut dirinya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung awal tahun.

Namun, fakta yang kerap terjadi adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD.

Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.

"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi gubernur," kata Ahok, medio 2015 lalu.

(Baca juga: Kemendagri Coret Dana Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Rp 1,4 Miliar)

Adapun pokir DPRD kembali masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2017.

Masuknya pokir itu melalui proses yang benar menurut Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.