Kepala BPKAD: Tidak Mungkin APBD DKI Terserap 100 Persen

Kompas.com - 30/12/2016, 19:36 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono optimis capaian serapan anggaran APBD DKI 2017 mencapai 90 persen.

Optimisme Heru itu salah satunya karena telah disahkannya APBD DKI 2017 sebesar Rp 70,19 triliun oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Hal itu berarti belanja Pemda DKI bisa segera dilakukan.

Heru menambahkan, pihaknya enggan menargetkan serapan anggaran yang tinggi karena sejumlah faktor salah satunya penghematan anggaran.

"100 persen enggak mungkin karena kan ada pernak pernik penghematan. Harapan saya enggak muluk-muluk, 90 persen sudah cukup," ujar Heru saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/12/2016).


Heru menambahkan alasan lainnya adalah Pemda DKI saat ini sedang melakukan lelang terhadap sejumlah proyek-proyek pemerintah. Diharapkan pada Januari-Februari 2017 lelang telah selesai dilaksanakan dan pengerjaan proyek bisa dilaksanakan pada Maret 2017.

Optimisme Heru juga terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur No 241 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pekerjaan serta pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2016. (Baca: Serapan APBD DKI 2016 Sebesar 81 Persen)

Dalam SK itu, jika pemborong atau kontraktor tidak bisa menyelesaikan pembangunan fisik hingga akhir 2016, sesuai kesepakatan kontraktor bisa melanjutkan pembangunan pada 2017 dalam jangka waktu 50 hari.

Contohnya, jika pada 2016, kontraktor hanya bisa menyelesaikan pembangunan sebanyak 75 persen, maka pembayaran hanya 75 persen saja. Sedangkan sisa 25 persen pembangunan akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2017 jika kontraktor menyelesaikan pembangunan itu dalam jangka waktu 50 hari.

Heru mengatakan, aturan ini ditetapkan agar pembangunan yang telah berjalan tidak terhenti begitu saja.

"Sisanya dibayar di APBD-P terhutang pemda. Ini agar fisik (bangunan) tidak terbengkalai," ujar Heru.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Natal dan Tahun Baru, Aktivitas Penerbangan Diprediksi Naik 1 Persen

Natal dan Tahun Baru, Aktivitas Penerbangan Diprediksi Naik 1 Persen

Megapolitan
Polisi Sebut Pelaku Persekusi Banser NU Bukan dari Kalangan Ormas

Polisi Sebut Pelaku Persekusi Banser NU Bukan dari Kalangan Ormas

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Kabur Pasca Viral

Polisi Duga Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Kabur Pasca Viral

Megapolitan
Polisi Keluarkan Surat Penangkapan untuk Gathan Saleh

Polisi Keluarkan Surat Penangkapan untuk Gathan Saleh

Megapolitan
Begal Ojek Online dengan Celurit, Dua Pemuda di Cikarang Dibekuk Polisi

Begal Ojek Online dengan Celurit, Dua Pemuda di Cikarang Dibekuk Polisi

Megapolitan
Tempat Penemuan Koin Belanda di Bekasi Diusulkan Jadi Destinasi Wisata

Tempat Penemuan Koin Belanda di Bekasi Diusulkan Jadi Destinasi Wisata

Megapolitan
Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Megapolitan
Populasi Sarang Tawon di Jakarta Timur Meningkat, Diduga karena Musim Hujan

Populasi Sarang Tawon di Jakarta Timur Meningkat, Diduga karena Musim Hujan

Megapolitan
Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

Anies Pertimbangkan Pangkas Anggota TGUPP

Megapolitan
Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies: Pekerjaannya Sudah Tuntas

Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies: Pekerjaannya Sudah Tuntas

Megapolitan
Terekam CCTV, Pencuri Bawa Kabur Motor Sport yang Parkir di Pinggir Jalan

Terekam CCTV, Pencuri Bawa Kabur Motor Sport yang Parkir di Pinggir Jalan

Megapolitan
Menengok Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek Bangunan, Hanya Tersisa Celah Seukuran Badan

Menengok Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek Bangunan, Hanya Tersisa Celah Seukuran Badan

Megapolitan
Rumahnya Dikepung Proyek Bangunan, Istri Ko Ayun Dipaksa Teken Dokumen

Rumahnya Dikepung Proyek Bangunan, Istri Ko Ayun Dipaksa Teken Dokumen

Megapolitan
Identitas Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Diketahui, Kapolres: Tinggal Tunggu Waktu Menangkapnya

Identitas Pelaku Persekusi Anggota Banser NU Diketahui, Kapolres: Tinggal Tunggu Waktu Menangkapnya

Megapolitan
Uji Praktik SIM dengan Sistem E-Drives, Semua Gerak-gerik Kendaraan Terekam di Control Box

Uji Praktik SIM dengan Sistem E-Drives, Semua Gerak-gerik Kendaraan Terekam di Control Box

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X