Kompas.com - 19/01/2017, 20:52 WIB
Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) Cinta Damai melaporkan penghinaan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017). Nibras Nada NailufarLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cinta Damai melaporkan penghinaan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cinta Damai melaporkan penanggung jawab unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) ke polisi atas dugaan penghinaan bendera negara.

"Intinya adalah siapa auktor intelektualis dan juga tidak terlepas siapa yang bertanggung jawab. Jadi sebagai penanggung jawab dia bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan aksi tersebut," kata perwakilan LSM Cinta Damai, Wardaniman Larosa, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (19/1/2017).

(Baca juga: FPI Duga Pembawa Bendera Merah Putih yang Ada Tulisannya adalah Penyusup)

Berdasarkan tayangan video dan foto unjuk rasa yang beredar, ada beberapa bendera Merah Putih yang dibubuhi tulisan Arab dan gambar pedang seperti bendera Arab Saudi saat aksi unjuk rasa FPI di Mabes Polri, Senin (16/1/2017) lalu.

Dalam laporannya, LSM Cinta Damai menyertakan video rekaman aksi. Ada pula foto yang beredar di media sosial yang disertakan dalam laporan tersebut. Wardaniman meminta masalah ini terus diproses oleh kepolisian.

Sebab, menurut dia, yang dirugikan bukan hanya pihaknya, melainkan juga seluruh bangsa Indonesia.

"Ngapain kita damai? Korbannya bangsa Indonesia. Karena yang rugi ini bukan cuma saya tetapi kita semua dan bangsa Indonesia, yang dinodai adalah lambang negara simbol negara kita," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Soal Bendera Merah Putih di Demo FPI, Polri Lakukan Digital Forensik)

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/327/I/2017/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 19 Januari 2016.

Pelapor yang masih dalam penyelidikan itu dikenakan pasal penghinaan atau menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mencoret Lambang Negara dan atau Pasal 154a KUHP yang berbunyi senada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.