Ketika Agus Menanyakan Kebijakan Diskresi Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilih satu Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan sejumlah kebijakan diskresi yang diambil calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Agus mencontohkan salah satu diskresi terkait koefisien lahan bangunan (KLB). Dia menyebut dalam diskresi KLB itu jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi KLB yang ditentukan, maka hal itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara.

Agus menanyakan apakah kebijakan yang dilakukan Ahok bertentangan dengan upaya pembangunan birokrasi yang akuntabel.

"Ini saya bertanya apakah prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya membangun birokrasi yang akuntabel dan tentunya bertanggung jawab. Tolong dijelaskan sehingga bisa jelas semuanya di sini," kata Agus dalam debat kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2016).

Ahok mengatakan paham mengenai Undang-undang diskresi karena Ahok merupakan mantan anggota DPR RI Komisi II yang ikut serta dalam membuat Undang-undang itu.

Ahok menjelaskan, di Jakarta terdapat peraturan daerah yang isinya jika sebuah kawasan dilintasi transportasi massal berbasis rel, maka KLB diizinkan untuk ditinggikan.

"Kalau tidak maka dia tidak boleh naikkan. Anda mau teriak mau bayar Rp 1 triliun pun tidak bisa karena ada perda yang mengatur," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, tidak ada peraturan yang mengizinkan dalam Undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Untuk itu, Ahok menggunakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerja sama.

Ahok mengatakan telah menerima Rp 3,8 triliun kontribusi tambahan berbentuk komitmen. Komitmen yang dimaksud ialah membangun infrastruktur.

Ahok mencontohkan pembangunan kawasan Semanggi. Pembangunan Semanggi senilai Rp 400 miliar, kata Ahok merupakan kontribusi pihak yang hendak menaikkan bangunan di sekitar Semanggi.