Kompas.com - 13/02/2017, 14:09 WIB
Hasil print out dokumen digital dugaan politik uang tiga pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta yang dilaporkan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ke Bawaslu DKI Jakarta, Senin (13/2/2017). Nursita SariHasil print out dokumen digital dugaan politik uang tiga pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta yang dilaporkan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ke Bawaslu DKI Jakarta, Senin (13/2/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu DKI Jakarta pada Senin (13/2/2017).

Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, JPPR menemukan dokumen digital yang dapat memengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan ketiga pasangan calon, yakni pasangan nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan calon nomor tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Pasangan calon nomor satu (Agus-Sylvi) itu berupa kartu yang di situ tertulis bahwa untuk memilih pasangan calon nomor satu, kalau sudah memilih dan hadir di TPS, itu akan dipermudah untuk mendapatkan dana bergulir sebesar Rp 50 juta," ujar Masykurudin di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin.

(Baca juga: PSI Buka Pusat Pelaporan Politik Uang )

Sementara itu, dokumen digital yang diduga politik uang Ahok-Djarot berupa selebaran pasar murah.

Dalam selebaran tersebut tertulis bahwa warga harus membawa KTP untuk mendapatkan paket sembako murah seharga Rp 20.000.

"Artinya di situ ada selebaran dan dikaitkan dengan pemilihan terhadap jumlah barang yang cukup murah dari sembako itu," kata dia.

Untuk pasangan Anies-Sandi, dokumen yang diduga politik uang itu terkait selebaran formulir rekrutmen relawan. Formulir tersebut satu paket dengan kupon minyak gratis.

"Tercantum ada kupon berupa tulisan kalau dia menulis formulir itu, ada imbalan berupa minyak," ucap Masykurudin.

(Baca juga: "Politik Uang adalah Suatu Kejahatan")

Dia mengatakan, JPPR melaporkan dokumen digital dugaan politik uang itu ke Bawaslu agar Bawaslu DKI bisa menelusuri kebenaran dokumen tersebut.

Hingga saat ini, JPPR masih menelusuri dokumen fisik ketiganya. "Kami juga sudah bertanya ke beberapa relawan JPPR, demikian juga relawan panwas, sampai sekarang dokumen itu belum kami temukan yang asli," tutur dia.

Kompas TV Masa tenang pilkada pada 12 sampai 14 Februari mendatang dikhawatirkan rawan diwarnai pelanggaran. Ujaran kebencian di media sosial menjadi potensi pelanggaran paling tinggi, memasuki masa tenang pilkada. Untuk mengantisipasi ujaran kebencian di media sosial dan politik uang, JPPR berharap peran aktif Badan Pengawas Pemilu.??
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Pornografi Dea 'OnlyFans' Tak Ditahan karena Hamil, Proses Hukum Tetap Berjalan

Tersangka Kasus Pornografi Dea 'OnlyFans' Tak Ditahan karena Hamil, Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong Ditargetkan Rampung 3 Bulan

Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong Ditargetkan Rampung 3 Bulan

Megapolitan
Perkembangan Kasus Hepatitis Akut Misterius di Jakarta: 1 Suspek, 20 Orang Masih Diperiksa

Perkembangan Kasus Hepatitis Akut Misterius di Jakarta: 1 Suspek, 20 Orang Masih Diperiksa

Megapolitan
Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Pelaku Telah Diamankan

Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Pelaku Telah Diamankan

Megapolitan
28.000 Keluarga di Jakarta Utara Dapat Bantuan Minyak Goreng dari Pemerintah Pusat

28.000 Keluarga di Jakarta Utara Dapat Bantuan Minyak Goreng dari Pemerintah Pusat

Megapolitan
Wagub DKI Akui Ada Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta Setelah Libur Lebaran

Wagub DKI Akui Ada Kenaikan Kasus Covid-19 di Jakarta Setelah Libur Lebaran

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Kota Gelar Ajang Street Race di Meikarta Bulan Depan

Polres Metro Bekasi Kota Gelar Ajang Street Race di Meikarta Bulan Depan

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Kecuali...

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Kecuali...

Megapolitan
Bima Arya Ingatkan Masyarakat Pakai Masker di Luar Ruangan ketika Ramai

Bima Arya Ingatkan Masyarakat Pakai Masker di Luar Ruangan ketika Ramai

Megapolitan
3 Rumah Terbakar di Kemayoran akibat Korsleting

3 Rumah Terbakar di Kemayoran akibat Korsleting

Megapolitan
Pengamat Nilai M Taufik Sudah Beri Sinyal Kuat untuk Keluar dari Gerindra

Pengamat Nilai M Taufik Sudah Beri Sinyal Kuat untuk Keluar dari Gerindra

Megapolitan
Komentar Peserta UTBK 2022 di UNJ, Soal Ada yang Tidak Terprediksi, Ada yang Sesuai Ekpektasi

Komentar Peserta UTBK 2022 di UNJ, Soal Ada yang Tidak Terprediksi, Ada yang Sesuai Ekpektasi

Megapolitan
Masih Waswas, Sejumlah Warga Tetap Gunakan Masker Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Masih Waswas, Sejumlah Warga Tetap Gunakan Masker Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Megapolitan
Gara-gara Terjebak Banjir di Perempatan Mampang Depok, Pria Ini Batal Wawancara Kerja

Gara-gara Terjebak Banjir di Perempatan Mampang Depok, Pria Ini Batal Wawancara Kerja

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Demo di Kawasan Patung Kuda, Tuntut Kaji Ulang Aturan Soal Penetapan Kawasan Hutan

Karyawan Perum Perhutani Demo di Kawasan Patung Kuda, Tuntut Kaji Ulang Aturan Soal Penetapan Kawasan Hutan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.