Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPPR Laporkan Dokumen yang Diduga Terkait Politik Uang ke Bawaslu DKI

Kompas.com - 13/02/2017, 14:09 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan dugaan politik uang kepada Bawaslu DKI Jakarta pada Senin (13/2/2017).

Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, JPPR menemukan dokumen digital yang dapat memengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan ketiga pasangan calon, yakni pasangan nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan calon nomor tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Pasangan calon nomor satu (Agus-Sylvi) itu berupa kartu yang di situ tertulis bahwa untuk memilih pasangan calon nomor satu, kalau sudah memilih dan hadir di TPS, itu akan dipermudah untuk mendapatkan dana bergulir sebesar Rp 50 juta," ujar Masykurudin di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin.

(Baca juga: PSI Buka Pusat Pelaporan Politik Uang )

Sementara itu, dokumen digital yang diduga politik uang Ahok-Djarot berupa selebaran pasar murah.

Dalam selebaran tersebut tertulis bahwa warga harus membawa KTP untuk mendapatkan paket sembako murah seharga Rp 20.000.

"Artinya di situ ada selebaran dan dikaitkan dengan pemilihan terhadap jumlah barang yang cukup murah dari sembako itu," kata dia.

Untuk pasangan Anies-Sandi, dokumen yang diduga politik uang itu terkait selebaran formulir rekrutmen relawan. Formulir tersebut satu paket dengan kupon minyak gratis.

"Tercantum ada kupon berupa tulisan kalau dia menulis formulir itu, ada imbalan berupa minyak," ucap Masykurudin.

(Baca juga: "Politik Uang adalah Suatu Kejahatan")

Dia mengatakan, JPPR melaporkan dokumen digital dugaan politik uang itu ke Bawaslu agar Bawaslu DKI bisa menelusuri kebenaran dokumen tersebut.

Hingga saat ini, JPPR masih menelusuri dokumen fisik ketiganya. "Kami juga sudah bertanya ke beberapa relawan JPPR, demikian juga relawan panwas, sampai sekarang dokumen itu belum kami temukan yang asli," tutur dia.

Kompas TV Masa tenang pilkada pada 12 sampai 14 Februari mendatang dikhawatirkan rawan diwarnai pelanggaran. Ujaran kebencian di media sosial menjadi potensi pelanggaran paling tinggi, memasuki masa tenang pilkada. Untuk mengantisipasi ujaran kebencian di media sosial dan politik uang, JPPR berharap peran aktif Badan Pengawas Pemilu.??
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Megapolitan
Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com