Robohnya Reklame di Slipi Mengingatkan akan Rencana Gunakan LED

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Sabtu (25/2/2017) lalu, dua buah reklame roboh di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Reklame tersebut menimpa taksi dan juga sebuah mobil pribadi. Robohnya reklame tersebut diduga karena angin kencang pada malam itu.

Selain itu, konstruksi reklame ternyata juga belum cukup kuat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah usai membahas masalah reklame itu dalam rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta.

Saefullah mengatakan, tiang reklame yang tertancap ke tanah hanya 80 sentimeter. Hal itu membuat konstruksi reklame tidak kuat dan mudah roboh. Adapun pemilik reklame adalah PT Warna Warni.

"Jadi itu hitungan teknisnya salah sekali, berbahaya sekali, salahnya mereka tidak kontrol," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/2/2017).

(Baca juga: Ahok: Semua Reklame Harus Ditebang, tetapi...)

Akibat kelalaian itu, Pemprov DKI memberikan sanksi terhadap PT Warna Warni. Sanksinya berupa pencabutan izin reklame mereka di Jakarta.

Selain itu, mereka bertanggung jawab atas kerugian materi yang ada. "Kita cabut, tadi sudah disampaikan penyelenggaran izinya langsung dicabut. Ini sanski buat seluruhnya punya mereka (PT Warna Warni) dicabut," ujar Saefullah.

Menuju reklame LED

Kejadian itu seakan mengingatkan kembali program Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah reklame di Jakarta menjadi bentuk LED atau videotron.

(Baca juga: Semua Reklame Luar Ruang di DKI Akan Berbentuk LED)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ia tak sepakat dengan pendirian reklame. Menurut dia, seluruh reklame di Jakarta seharusnya dirobohkan.

Basuki mengatakan, seharusnya iklan sudah dapat ditayangkan di LED maupun videotron. Hanya saja, Pemprov DKI Jakarta belum dapat menebang reklame.

"Kalau izinnya belum habis, ya kami enggak bisa tebang (reklame) dulu," kata Basuki.

Saefullah mengatakan, reklame berbentuk baliho yang ada saat ini akan dirobohkan setelah izinnya habis.

"Begitu izinnya habis, kami bongkar dan tidak ada yang berdiri baru lagi. Semuanya harus menempel di dinding gedung," kata Saefullah.

Ia mengatakan, ada 1.000-an reklame yang masih berdiri. Satpol PP juga sudah diminta untuk memeriksa konstruksi reklame yang masih terpasang saat ini.

Jika satpol PP menemukan reklame yang konstruksinya tidak aman, reklame itu akan ditertibkan.

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pemilik gedung untuk pemasangan iklan dalam bentuk LED ini.

Pemprov DKI akan menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik gedung yang dipasang LED.

"Dengan sistem bagi hasil 70-30 kalau LED-nya digunakan untuk tayangan iklan. Kalau tidak iklan, misalnya hanya untuk nama gedungnya sendiri, itu gratis," ujar Saefullah.

Jika pemilik gedung memasang iklan komersial, mereka membayar 70 persen saja dari nilai kontrak reklame.

Sementara itu, 30 persen lagi digantikan dengan menayangkan informasi tentang program pemerintah.

"Misal ini tower BCA, Kempinski, atau Grand Hyatt semua menjadi gratis, tetapi begitu dia menempelkan produk orang lain, itu berbagi antara pemda dengan 70-30," ujar Saefullah.

(Baca juga: Reklame Harus LED, Pemprov DKI Terapkan Bagi Hasil 70-30 dengan Pemilik Gedung)