Permenhub Direvisi, Ini Kebijakan Baru soal Transportasi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto, memaparkan bahwa revisi ini adalah hasil perundingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Polri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Kemenko Polhukam), stakeholder, dan juga pemerhati transportasi Indonesia.

"Ini (revisi) dibuat oleh tim gabungan setelah menyikapi unjuk rasa yang terjadi dan berbagai saran. Ada 11 (pokok bahasan) yang perlu direvisi," ujar Pudji saat konferensi pers di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (14/3/17).

Berikut adalah kesebelas revisi permenhub yang dimaksud:

1. Jenis angkutan sewa khusus

Adanya nomenklatur untuk angkutan sewa khusus/taksi online, dikategorikan khusus karena angkutan umum tersebut berbasis aplikasi. Sedangkan kendaraan yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam dikhususkan bagi angkutan sewa biasa atau yang bersifat konvensional.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Berdasarkan hasil perundingan dengan pemilik usaha angkutan umum, maka dilakukan penurunan minimal kapasitas silinder angkutan sewa khusus (taksi online) menjadi 1.000cc. Sedangkan untuk angkutan sewa umum kapasitas silinder minimal kendaraan adalah 1.300cc.

3. Batasan tarif atas/bawah

Penetapan tarif batas atas/bawah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) masing-masing sesuai dengan domisili perusahaan aplikasi. Khusus untuk wilayah Jabodetabek diserahkan pada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kuota jumlah angkutan sewa khusus/taksi online, diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) masing-masing sesuai dengan domisili perusahaan aplikasi. Khusus untuk wilayah Jabodetabek diserahkan pada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

5. Kewajiban STNK berbadan hukum

Jika sebelumnya ketentuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan akan tetap diterima hingga habis masa berlakunya.

6. Pengujian Berkala (KIR)

Berdasarkan perundingan dengan pihak pengelola angkutan umum khusus, tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) disesuaikan menjadi dengan pemberian tanda dengan teknik emboss (efek timbul) pada plat. Sedangkan untuk kendaraan bermotor dengan minimal waktu keluar STNK enam bulan, hanya perlu melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool

Penyelengara angkutan umum tidak harus memiliki 'pool', melainkan disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan. Adapun tempat tersebut harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel

Penyelenggara angkutan umum menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) atau bisa melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak

Pajak dikenakan pada perusahaan angkutan sewa umum/khusus dengan subtansi kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum. Seluruh perhitungan diserahkan kepada Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard

Berdasarkan masukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dibuatlah digital dashboard sebagai sarana pengawasan operasional taksi online.

"Misalnya ada yang belum dapat izin (beroperasi) tapi sudah punya aplikasi, bisa jadi catatan (Dishub) untuk selanjutnya diberikan sanksi terhadap yang bersangkutan," jelas Pudji.

11. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum ataupun perusahaan aplikasi.

Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

"Penerapannya itu misalnya kalau 2x24 jam tidak dilakukan perubahan, (Kominfo) akan blokir. Nanti berdampak juga sama yang sudah dapat izin kena juga (terblokir)," ujar Pudji.

Adapun Revisi Permenhub Nomor 32 tahun 2016 ini sudah mengalami dua kali uji coba yang dilaksanakan pertama di Jakarta (17/2/17) dan kedua, diadakan di Makassar (10/3/17). Selain itu menurut Pudji hasil revisi ini sedang dalam tahap persetujuan dan direncanakan berlaku per 1 April 2017 mendatang.