Saat Anies-Sandi Mulai Perhatikan Investor Proyek Reklamasi...

Anies pun menanggapi santai dan memastikan bahwa bila dia terpilih, ia akan patuh terhadap putusan PTUN.

Tak lama setelah polemik itu, Sandiaga bertandang ke Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (19/3/2017).

Tak mau rugikan pengembang

Dalam kunjungan itu, Sandiaga bertemu dengan warga PIK yang juga berinvestasi di pulau reklamasi. Mereka sudah membeli sejumlah bangunan untuk investasi di sana.

Kesempatan bertemu dengan Sandiaga pun dimanfaatkan untuk bertanya kepada Sandiaga soal sikap Anies-Sandi terkait reklamasi bila terpilih nanti.

Sebab, selama ini mereka khawatir lantaran Anies-Sandi kerap menyuarakan penghentian proyek reklamasi.

(Baca juga: Cerita Sandiaga Ketika Bahas Reklamasi dengan Menteri Susi )

Sandiaga mengatakan bahwa posisi politik Anies-Sandiaga berada pada penilaian bahwa reklamasi saat ini tertutup dan tidak berkeadilan.

Sandiaga mengatakan, reklamasi bukan salah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kesalahan ini berdampak pada pengembang dan warga yang sudah berinvestasi di pulau reklamasi.

Pengusaha itu mengatakan bahwa selama ini, baik investor atau pengembang, merasa aturan reklamasi sudah benar. Namun, pada kenyataannya, aturan itu dibatalkan PTUN.

Oleh karena itu, Sandiaga mengatakan bahwa ia dan Anies Baswedan berpandangan, bila reklamasi diteruskan, akan menambah ketidakpastian.

Sandiaga pun mengatakan, ia akan mencari solusi untuk pulau yang sudah terbangun.

"Nah ada metodenya, kemarin sudah bicara ahli hukum dan ada tim transisi yang ditunjuk. Pokoknya yang sudah beli enggak boleh rugi, kan pedagang harus cuan (untung), kalau enggak cuan kan repot. Kalau sudah inves enggak mau rugi, kalau status quo, kan mati," ujar Sandiaga.

(Baca juga: Investor Minta Sandiaga Tak Politisasi Reklamasi Teluk Jakarta)

Ia juga mengaku akan bersama-sama dengan pemangku kepentingan, seperti pembeli, pengembang, dan pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi.

Dia berprinsip bahwa baik pedagang, pengembang, maupun pemerintah, tak boleh rugi.