MA Diharapkan Tolak Banding Pemprov DKI soal Swastanisasi Air

Kompas.com - 21/03/2017, 15:06 WIB
Instalasi pengolahan air PAM Jaya KOMPAS/LASTI KURNIAInstalasi pengolahan air PAM Jaya
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 25 Maret 2015, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). KMMSAJ mengajukan gugatan terkait pengelolaan air bersih di Jakarta yang kini dikelola perusahaan swasta.

Namun, pemerintah kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Saat ini, proses gugatan yang diajukan KMMSAJ masih menunggu putusan akhir dari Mahkamah Agung (MA).

Hampir dua tahun pasca putusan majelis hakim di PN Jakarta Pusat, KMMSAJ terus menunggu putusan MA hingga dengan saat ini. KMMSAJ berharap dalam putusannya, MA menolak banding yang diajukan pemerintah.

"Memang di Jakarta, air dibuat jadi bisnis. Tapi MA harus melindungi hak-hak warga untuk mendapatkan air bersih sesuai yang diatur undang-undang," kata anggota KMMSAJ, Muhammad Reza dalam diskusi “Membongkar Solusi Palsu Salah Urus Air Jakarta” di Kantor LBH Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Pada kesempatan itu, Halimah, salah seorang warga Marunda Kepa, Cilincing, Jakarta Utara, menceritakan mengenai pipa air di kawasan tempat tinggalnya yang sering bermasalah dan penanganan yang lambat saat warga menyampaikan keluhan.

"Apalagi kalau pengaduannya orang per orang, pasti tidak digubris. PDAM pasti mengatakan 'Bu kalau mau kumpulkan masyatakat yang airnya mati'," ujar Halimah.

Sejak tahun 1997 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Perusahaan Air Minum Jaya ( PAM Jaya) melakukan kerja sama dengan dua perusahaan swasta asing untuk mengelola air di Ibu Kota. Keduanya adalah Palyja dan Aetra.

Palyja mengelola air untuk wilayah Jakarta bagian Barat, Aetra Air Jakarta ditunjuk untuk mengelola air di wilayah Jakarta bagian Timur. Batas pengelolaan air oleh kedua perusahaan itu adalah Sungai Ciliwung.

KMMSAJ yang terdiri dari LBH Jakarta, ICW, KIARA, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, WALHI Jakarta, dan beberapa LSM lainnya sudah mulai menyuarakan penolakan terhadap swastanisasi air sejak 2007. Sampai akhirnya mereka mengajukan gugatan ke pengadilan pada 2013.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X