Pansus DPRD Tetap Lanjut meski Depo MRT Dibangun di Kampung Bandan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik merasa pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Selatan-Utara di DPRD DKI tetap diperlukan meski Pemprov tak jadi memindahkan depo MRT di jalur tersebut.

Adapun depo MRT yang sebelumnya hendak dipindahkan ke Ancol Timur, diputuskan kembali dibangun ke lokasi semula yaitu di Kampung Bandan.

Taufik merasa, pansus tersebut akan membuka dengan rinci tahapan atau proses pembangunan jalur tersebut.

Termasuk persoalan yang membuat PT MRT terkesan tak serius mengarap proyek itu.

(Baca: Soal Polemik Depo Kampung Bandan, Taufik Minta Dirut PT MRT Mundur)

"Saya kira gini ya, saya kira mau dihentikan terserah DPRD deh kalau itu. (Tapi) saya kira wajib dipansusin. Kenapa tuh bisa kayak gitu, proyek triliunan kok bisa kayak gitu (tidak serius)," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/3/2017).

Taufik menilai keputusan memindahkan lokasi depo layaknya menggerakan bidak catur. Dia menganggap Pemprov terlalu mudah memutuskan itu.

Padahal, menurut Taufik, ini proyek besar yang seharusnya dipikirkan secara matang. Taufik berharap, adanya pansus bisa mengungkap segala persoalan.

"Kalau mau mindahin bidak catur saja mikir. Ini masa mau mindahin proyek besar makan uang rakyat Rp 11,7 triliun Anda enggak mikir," ujar Taufik.

(Baca: Taufik Sebut Pemprov DKI Main-main Terkait Depo MRT Kampung Bandan)

DPRD DKI berencana membentuk Pansus MRT karena rencana Pemprov DKI melalui PT MRT yang hendak memindahkan lokasi depo MRT dari Kampung Bandan menuju Ancol Timur.

Hal itu mengakibatkan penambahan anggara proyek dari sebelumnya Rp 20 triliun menjasi Rp 31 triliunan.

Namun, setelah melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan diputuskan bahwa lahan di Kampung Bandan bisa digunakan.