Djarot Pertanyakan Cara Pengawasan KJP Plus ala Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mempertanyakan bagaimana pengawasan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diusung pasangan cagub-cawagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasalnya, Anies-Sandi memperbolehkan KJP Plus ditarik tunai.

Menurut Djarot, bantuan KJP harus digunakan untuk menunjang kebutuhan siswa sekolah dan tidak boleh disalahgunakan. Karena itu, Djarot menilai dana KJP sebaiknya tidak dapat ditarik tunai.

"Makanya tidak boleh ditarik tunai, sehingga kita tahu dipakai apa aja," kata Djarot, disela kampanye di Lubang Buaya, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).

(baca: Ahok: KJP Plus Merusak Mental Anak)

Mantan Wali Kota Blitar itu menuturkan, pengawasan penggunaan KJP akan lebih mudah jika tidak dapat ditarik tunai. Penggunaannya, kata Djarot, dapat dikerjasamakan dengan toko penjual seragam sekolah, sepatu, atau kebutuhan pokok seperti beras, telur dan daging.

"Kalau tunai itu tidak diketahui bagaimana. Tidak mungkin kita memonitor setiap anak karena yang dapat KJP di Jakarta itu ada 530.000," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, KJP hanya diberikan pada anak-anak yang bersekolah. Menurut dia, kebijakan itu diberlakukan untuk mendorong anak-anak lain mau bersekolah dan mendapatkan KJP.

"Kalau mereka maunya kursus misalnya, kami punya balai pelatihan, dia bisa masuk, bahkan lebih terjamin karena bekerja sama dengan industri sekitar," ujar Djarot.

(baca: Anies Nilai Pendataan KJP Ahok-Djarot Bermasalah)

Djarot menilai, kebijakan penggunaan KJP yang berlaku saat ini adalah kebijakan yang mendidik.

"Jadi program ini untuk mendidik. Kami tidak bisa berikan angin surga, dan kemudian dalam tanda kutip memberikan gula-gula pemanis ke warga, yang nanti program ini (justru) tidak bisa dilaksanakan atau tidak ada keberlanjutan," ujar Djarot.