Terminal Pulogebang dan Senjakala Bus AKAP

Namun, pada saat dirancang tahun 2002 lalu, kondisi lalu lintas di DKI Jakarta belum seruwet saat ini. Jumlah kendaraan bermotor (mobil maupun sepeda motor) saat itu baru 3.477.431 unit, sedangkan sekarang sudah mencapai 10.905.533 unit (tiga kali lipat).

Itu belum ditambah dengan kendaraan yang datang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta bisa mencapai 15 juta.

Sekadar info saja, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek yang tercatat di Polda Metro Jaya (berpelat nomor B per 31 Desember 2016) mencapai 18.006.404 unit.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sampai tiga kali lipat, plus kendaraan yang lalu lalang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, maka wajar bila kecepatan perjalanan angkutan umum turun dari 40 km/jam saat itu menjadi 20 km/jam saja atau turun sampai 50 persen.

Dengan penurunan kecepatan perjalanan yang mencapai 50 persen, tidak realistis lagi menjadikan Terminal Pulogebang sebagai terminal pemberangkatan dan kedatangan bus AKAP arah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Perencanaan Terminal Pulogebang sebagai terminal terpadu itu merupakan hasil perencanaan masa lalu yang sama sekali tidak cocok untuk diterapkan saat ini, mengingat kondisi lalu lintasnya sudah berbeda total.

Kita patut mengakui bahwa para pendahulu kita yang membuat perencanaan terminal di sudut-sudut Jakarta, seperti Lebak Bulus, Pondok Cabe, Pondok Pinang, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Pulogadung, Pinangranti, Kampung Rambutan, sebagai terminal pemberangkatan atau kedatangan bus AKAP sesungguhnya memiliki visi jauh ke depan dan berorientasi pada pelayanan kepada penumpang.

Mereka sudah memprediksikan Kota Jakarta sekian tahun ke depan akan macet, sehingga layanan angkutan umum AKAP harus dibuat di sudut-sudut Jakarta, tetapi mudah akses ke jalan tol.

Mereka juga tahu dari mana saja asal para calon penumpang bus AKAP tersebut dan tahu seperti apa profilnya. Mereka pikirkan betul akses para calon penumpang bus AKAP tersebut terhadap pemberangkatan dan penurunan sedekat mungkin dan seefisien mungkin.

Menghapuskan fungsi terminal di sudut-sudut Kota Jakarta dan memaksa penumpang bus AKAP naik atau turun di Terminal Pulogebang bukanlah ide cerdas dan sangat tidak realistis.

Betul, saat pembangunan Terminal Pulogebang dibangun, kondisi lalu lintas Jakarta masih memungkinkan untuk menuju ke sana. Akan tetapi, 15 tahun kemudian, kondisi lalu lintasnya sudah berubah total sehingga kebijakan angkutan umum dan pemanfaatan terminal saat ini tidak bisa mengacu sepenuhnya pada hasil perencanaan 15 tahun silam.