Menanti Kata Menjadi Kerja

Melalui mekanisme ini, tentu ada harapan bahwa langkah yang diambil gubernur nantinya dapat lebih mantab karena memiliki modal sosial yang besar.

Semua langkah yang diambil merupakan cara untuk menjamin bahwa gubernur DKI dapat menjalankan fungsi utama untuk menjaga pusat pemerintahan dan pusat perekonomian NKRI.

Gubernur DKI merupakan elemen amat penting dalam menjaga roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan kewenangan, legitimasi, dan kredibilitasnya semua berharap DKI Jakarta akan terjaga dengan baik.

Namun belakangan ini publik dikecewakan dengan adanya gangguan-gangguan stabilitas yang terus menerus mendera ibu kota. Jutaan orang memenuhi pelosok Ibu Kota dalam satu waktu yang tentu sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan.

Kita bersyukur bahwa semua kekhawatiran tidak terjadi, namun tetap saja ada potensi gangguan yang tidak bisa dipandang ringan.

Usut punya usut, ternyata sumber keriuhan yang terjadi justru dari Sang Gubernur sendiri. Gubernur yang sejatinya bertugas menjaga stabilitas Ibu Kota malah memancing konflik sektarian yang fatal akibatnya.

Kebiasaan Gubernur mengumbar perkataan penuh kontroversi berujung pada pernyataan yang menyinggung umat beragama lain.

Hasil Pilkada putaran kedua Jakarta seakan membuka sebuah harapan baru bagi warga DKI Jakarta. Ini terbukti dengan munculnya sosok yang merupakan antithesis dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Penuh kehati-hatian dalam berkata-kata merupakan keunggulan kompetitif yang segera disambut oleh penduduk Jakarta.

Akan tetapi, warga Jakarta tentu berharap lebih pada sosok gubernur Jakarta daripada sekadar kepandaian bersilat lidah. Setelah menjadi gubernur, Anies Baswedan dituntut untuk dapat membuktikan kata menjadi kerja. Hal yang mungkin dirasa tidak mudah, sebab gubernur sebelumnya telah menetapkan standar kerja yang cukup diapresiasi tinggi.

Anies memang telah membuktikan kinerjanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Kabinet Indonesia Kerja. Meski hanya berlangsung singkat, namun kinerja Anies diakui oleh lembaga penilai kinerja resmi maupun dari hasil jajak pendapat publik. Seandainya tidak ada Pilkada ini, mungkin Presiden Jokowi tak segan memujinya di muka umum.

Kelihaian Anies mengkombinasikan visi kepemimpinannya dengan pola kerja birokrasi membuahkan hasil. Tanpa banyak keriuhan, Anies berhasil memperbaiki kinerja serta akuntabilitas kementerian yang dikelolanya.

Dia pun berhasil menyelamatkan anggaran negara yang berpotensi hilang akibat salah perhitungan di tingkat daerah. Publik pasti akan berharap Anies dapat mengulangi kembali kinerja baiknya di DKI Jakarta.

Selain itu, publik juga akan menantikan apakah Anies dapat bersinergi dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan.

Bagaimana pun juga, Jakarta akan menjadi tempat di mana Jokowi mengejawantahkan Nawacitanya. Beberapa proyek besar yang dijanjikan pemerintah pusat akan direalisasikan di Jakarta. Hubungan ini juga berlaku dua arah.

Pertanyaan sama juga akan diajukan kepada Presiden Jokowi. Apakah Presiden akan legowo mendukung gubernur yang tidak didukung partainya sebagaimana dukungan yang diberikan selama ini terhadap Basuki?

Dengan legitimasi 50% + 1, tentu kita berharap, baik Presiden maupun Gubernur DKI Jakarta, meski berasal dari dua entitas politik berbeda dapat berkolaborasi dengan baik. Keduanya memiliki modal sosial yang besar di mata publik. Tentu publik tidak berharap modal sosial yang besar tersebut hanya dihabiskan untuk memuaskan ego masing-masing.

Di sinilah kita akan melihat kualitas kenegarawanan Presiden dan Gubernur DKI. Gubernur bagaimana pun adalah bawahan Presiden dan wajib membantu Presiden dalam memimpin negara ini.

Ketika Anies dapat menempatkan posisi dengan baik yakinlah bahwa tidak hanya warga DKI Jakarta yang akan memberikan simpatinya pada Anies. Seluruh warga negara Indonesia juga akan memberi apresiasinya sebagaimana yang pernah diterima oleh Jokowi dahulu.