Kompas.com - 01/05/2017, 14:40 WIB
Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOBuruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar jaminan pensiun untuk buruh disamakan dengan jaminan pensiun yang didapatkan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri.

Said mengatakan saat ini PNS mendapatkan jaminan pensiun sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang didapatkan. Sedangkan buruh mendapatkan jaminan pensiun dengan persentase jauh di bawah persentase yang didapatkan PNS.

"Kami minta jaminan pensiun buruh sama dengan PNS. Tidak boleh ada diskriminasi buruh. PNS dalam jaminan pensiun sebesar 60 persen dari upah terakhir. Kalau sekarang buruh mendapatkan jaminan pensiun 15 tahun lagi. Hanya Rp 300.000, ini enggak masuk akal," ujar Said di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak.
Buruh juga menuntut agar jaminan sosial direvisi. Said mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengambil jaminan sosial untuk buruh menggunakan penerimaan dari pajak, bukan premi seperti saat ini.

Said mencontohkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dari data yang ia miliki, setiap tahun BPJS defisit anggaran sebesar Rp 6,7 triliun. Akhirnya defisit tersebut harus ditutupi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Baca: Buruh Bakar Karangan Bunga untuk Ahok-Djarot

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak.
Dengan contoh tersebut, Said menilai jaminan sosial buruh juga bisa menggunakan penerimaan dari pajak pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya jangan menggunakan premi tapi pajak. Seluruh rakyat mendapat jaminan gratis," ujar Said.

Aksi buruh atau May Day diperkirakan diikuti sebanyak 100.000 buruh. Pukul 13.23 WIB, buruh berusaha bergerak menuju depan Istana Negara. Namun, pihak kepolisian melakukan blokade dengan memasang pagar dan kawat berduri.

Kompas TV Ribuan Buruh Unjuk Rasa Tuntut Kesejahteraan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.