JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai terminal parkir elektronik (TPE) atau sistem parkir meter tidak cocok diterapkan di Jakarta.
Sebab, ia menilai pola yang diterapkan dalam sistem parkir model tersebut tidak cocok dengan budaya orang Indonesia.
Sandi menyebut sistem parkir meter hanya cocok diterapkan di negara dengan karakter masyarakat yang individualis. Hal itu disebut Sandi berbeda dengan karakter masyarakat Indonesia.
"Kalau kita lihat di sini parkir kita dibantuin, mau belanja ada yang bantuin. Karena memang banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan," kata Sandi, Selasa (2/5/2017).
Selain itu, Sandi menyebut juru parkir tetap diperlukan karena merupakan kearifan lokal yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di tengah masyarakat.
Baca: Sandiaga: Parkir Meter Bukan Budaya Kita
Sandi pun melirik sistem online untuk menggantikan parkir meter. Namun, ia belum dapat memastikan apakah sistem perparkiran dengan parkir meter di Jakarta di bawah kepemimpinan dirinya dan Anies Baswedan akan diubah melalui aplikasi.
Sebab, Sandi menyebut butuh kajian untuk bisa merealisasikan hal itu. Tim transisi Anies-Sandi di bidang transportasi akan menggodoknya.
Alasan Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, parkir meter justru bagus untuk mencegah kebocoran oleh juru parkir liar.
Ia tidak mengerti mengapa Sandi menyebut parkir meter tidak sesuai dengan karakter warga Jakarta.
"Yang pasti dengan parkir meter, kebocoran bisa kita tekan," ujar Ahok, Rabu (3/5/2017).
Ahok juga membantah bahwa parkir meter membuat para juru parkir menjadi kurang diberdayakan. Ahok mengatakan juru parkir yang menjaga di area parkir meter diberi upah senilai UMP.
Anak-anak para juru parkir juga menerima Kartu Jakarta Pintar dan tidak perlu membayar saat naik bus transjakarta.
Baca: Djarot: Parkir Meter supaya Tidak Ada Kebocoran dan Korupsi
Selain mencegah kebocoran dan memberdayakan juru parkir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sistem parkir meter juga diterapkan untuk mencegah korupsi yang mungkin terjadi.
"Kami lakukan terus di pemerintah kami itu sistem cashless, non-tunai, supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak ada korupsi. Sistem parkir seperti itu juga, melakukan itu," ujar Djarot, Rabu.
Dengan parkir meter, lamanya kendaraan yang diparkir akan terekam. Parkir meter dapat memastikan tarif retribusi yang harus dibayar pengguna kendaraan yang masuk dalam pendapatan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andriyansyah mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan efektivitas TPE atau parkir meter di sejumlah lokasi di Jakarta.
Andri mengatakan, TPE tidak akan optimal tanpa ada kesadaran masyarakat. Namun itu tidak berarti TPE tidak perlu diterapkan. Andri mengatakan, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan efektivitas sistem parkir meter itu.
"Sekarang kalau seumpamanya belum cocok sama karakter orang Jakarta, yang cocok apa? Pertanyaan lagi, apakah lantas harus diam kita? Enggak bakal maju-maju dong. Jalan dulu, lalu evaluasi, benerin," ujar Andri, Rabu.
Baca: Kata Pengendara soal Penerapan Parkir Meter di Jakarta
Andri mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan parkir meter adalah dengan menambahkan CCTV. Dengan CCTV, pemerintah bisa memantau apakah masyarakat menggunakan parkir meter atau tidak.
Pemerintah juga bisa melihat apakah juru parkir masih mengambil pungli. Penggunaan parkir meter dinilai termasuk efektif.
Dari segi pendapatan, parkir meter menghasilkan lebih banyak daripada pendapatan sebelum parkir meter digunakan, yakni mencapai 300-400 persen.
Itu merupakan presentase pendapatan dari parkir meter secara keseluruhan. Pendapatan dari parkir meter tersebut bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Bisa juga untuk membiayai gaji bagi para juru parkir. Saat ini, ada 210 terminal parkir elektronik yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kendati demikian, besarnya penerimaan bukan tujuan utama dari penerapan parkir meter ini. Tujuan utamanya, yakni memberikan kepastian soal tarif dan penerimaan parkir.