Ahok: Parkir Meter Tak Kurangi Jukir, tapi Oknum Ormas Hilang Jatahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem parkir meter mampu mencegah kebocoran. Parkir meter bisa juga tidak mengubah banyak sistem perparkiran selama ini.

"Parkir meter tidak mengubah sistem menarik duit dari juru parkir (jukir), hanya juru parkirnya enggak boleh ngantongin uang kontan," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

Ahok mengatakan parkir meter justru menghilangkan perputaran uang kontan antara juru parkir dan pemilik kendaraan. Dengan parkir meter, uang parkir akan dibayar dengan menggunakan uang elektronik dan langsung masuk ke kas daerah.

Baca: Kata Sandiaga soal Sistem Online dan Penerapan Parkir Meter di DKI

"Dengan model ini kita tidak mengurangi juru parkir, hanya oknum ormas-ormas tertentu yang jatah-jatahan itu hilang, yang dicuri, yang enggak disetor itu hilang," ujar Ahok.

"Ini mesin hanya ibaratnya supaya duitnya enggak dicolong. Kalau orang lihat duit kontan kan hijau-hijau matanya," kata Ahok.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai terminal parkir elektronik (TPE) atau sistem parkir meter tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Sebab, ia menilai pola yang diterapkan dalam sistem parkir model tersebut tidak cocok dengan budaya orang Indonesia.

Baca: Djarot: Parkir Meter supaya Tidak Ada Kebocoran dan Korupsi

Sandi menyebut sistem parkir meter hanya cocok diterapkan di negara dengan karakter masyarakat yang individualis. Hal itu disebut Sandi berbeda dengan karakter masyarakat Indonesia.

"Kalau kita lihat di sini parkir kita dibantuin, mau belanja ada yang bantuin. Karena memang banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan," kata Sandi.

Selain itu, Sandi menyebut juru parkir tetap diperlukan karena merupakan kearifan lokal yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di tengah masyarakat.