Relawan Harap Tak Ada yang Lepas Balon Saat Sidang Vonis Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan yang berencana menggelar aksi simpatik "8.000 Mawar Merah-Putih untuk Ahok" tak akan melepaskan balon ke udara saat sidang pembacaan vonis kasus dugaan penodaan agama, Selasa (9/5/2017).

Dalam kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berstatus terdakwa.

"Balon (dilepaskan ke udara) enggak ada. Kita enggak ada agenda itu," kata pimpinan aksi simpatik  tersebut, Birgaldo Sinaga kepada Kompas.com dalam pesan singkatnya, Senin (8/5/2017).

(Baca juga: Saat Sidang Vonis Ahok, Akan Ada Aksi 8.000 Mawar Merah-Putih )

Menurut dia, melepas ribuan balon ini dapat mencemari lingkungan. "Ribuan balon itu akan jatuh ke bumi akhirnya. Bisa ke laut atau ke darat. Jika jatuh ke laut akan membuat laut kotor. Jatuh ke darat akan mencemari lingkungan. Bisa jadi ternak akan memakannya," ujar dia. 

Bagi Birgaldo, pelepasan balon udara ini tidak populer lagi. Untuk itu, Birgaldo mengimbau kepada relawan Ahok-Djarot yang memiliki gagasan melepas balon udara untuk mengurungkan niatnya itu.

Saat sidang pembacaan vonis Ahok, sejumlah relawan akan menggelar aksi simpatik bertajuk "8.000 Mawar Merah-Putih untuk Ahok".

Dalam aksi besok, lebih kurang 5.000 orang akan melakukan arak-arakan sambil membawa mawar merah dan putih.

Massa aksi yang diharapkan mengenakan pakaian kotak-kotak itu juga akan mendoakan Ahok. Menurut Birgaldo, aksi tersebut bukanlah untuk membela Ahok sebagai individu.

“Kami di sana bukan membela Ahok dalam konteks individualnya, tetapi membela konstitusi, membela tentang roh dari para pendiri bangsa, agar Indonesia tidak tercerai berai,” kata dia.

(Baca juga: H-1 Sidang Vonis Ahok, Jalan Menuju Ragunan Ditutup Pukul 22.00 )

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut agar Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Jaksa menilai, Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP. Adapun Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".