Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Tak Masalah jika Saat Ini Belum Bisa Bertemu Pemprov DKI

Kompas.com - 19/05/2017, 16:46 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan tidak mempermasalahkan jika saat ini belum bisa bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Waktunya masih panjang, apa lagi fase kita. Enggak ketemu sekarang juga enggak apa-apa. Karena memang justru sekarang fase untuk menerjemahkan (program) menjadi item-item anggaran," ujar Anies saat diwawancarai usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Syarif Hidayatullah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

Dia juga menekankan, jika bertemu Pemprov DKI dalam waktu dekat, tidak ada program yang bisa dimasuki ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

"Apa yang bisa dimasukin (programnya), orang baru kerja seminggu, baru menyusun, nanti kalau sudah jadi baru (program bisa masuk)," kata dia.

Namun, Anies menekankan ada komunikasi antara tim sinkronisasi dengan Pemprov. Selain itu juga menurut Anies, Pemprov memiliki open data yang bisa menjadi acuan dia menyusun rencana kerja.

"Ada open data, dengan open data itu kita bisa lihat semua APBD sekarang. Jadi karena itu dasar untuk menyusun rencana kerja kita," tuturnya.

Menurut Anies, data dari Pemprov DKI Jakarta ini terbuka, sehingga bisa diakses oleh siapa saja, baik warga Jakarta maupun warga Indonesia. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan masih menunggu perintah Djarot untuk berkomunikasi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kita lagi nunggu 'sign' dari Pak Plt (yang mengatakan) silakan Anda kerja," ujar Saefullah.

Baca: Djarot: Kami Akan Jadwalkan Pertemuan dengan Anies dan Sandiaga

Namun, program Anies-Sandi belum dipastikan bisa masuk ke APBD-Perubahan DKI 2017. Hal itu tergantung kepala daerah yang masih menjabat saat ini.

Kalau bisa masuk, Saefullah mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengakomodir program Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017 tidak akan banyak. Sebab, dalam APBD-P, biasanya tidak dimasukan program-program yang bersifat pembangunan fisik. Program itu membutuhkan tahapan yang panjang seperti proses lelang.

Kompas TV Tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta mulai bekerja Senin (15/5) kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com