Kompas.com - 27/05/2017, 12:22 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta ada penambahan sejumlah poin dalam revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Poin krusial yang perlu ditambah yaitu kewenangan mengkriminalisasi orang yang bergabung dalam kelompok terorisme.

"Jadi dia bergabung dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) misalnya, bisa kami tangkap dan proses hukum. Undang-undang yang sekarang tidak (mengatur seperti itu)," ujar Tito dalam acara Rosi bertajuk #KapolriDiRosi di Kompas TV, Jumat (26/5/2017) malam.

Tito mengatakan, di luar negeri, undang-undang yang ada mengatur hal tersebut. Bahkan, mereka memiliki daftar organisasi yang termasuk kelompok teroris. Dengan demikian, begitu ada yang bergabung ke kelompok tersebut, langsung ditangkap dan diproses hukum sebelum merencanakan aksi teror.

Kewenangan itu termasuk untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berangkat ke Suriah berlatih bersama ISIS.

Dalam undang-undang yang ada di Indonesia, polisi tidak berwenang menangkap mereka begitu kembali ke Indonesia.

"Pulang ke sini pahamnya sudah radikal, ancaman. Dia harus berbuat dulu, membuat rencana dulu, baru bisa ditangkap," kata Tito.

Baca juga: Wiranto Desak DPR Segera Selesaikan Revisi UU Terorisme

Sebelum melakukan aksi teror, kelompok tersebut pasti melakukan latihan. Tito mengatakan, pelatihan tersebut tak lagi terbuka seperti pelatihan militer di Aceh beberapa tahun lalu. Karena orang-orang yang terpantau mengikuti pelatihan ditangkap satu persatu oleh polisi.

Belakangan, kata Tito, banyak dari mereka berlatih dengan modus berkemah di gunung. Mereka latihan menggunakan air soft gun dan pistol kayu.

"Padahal tujuan mereka latihan untuk melakukan aksi terorisme yang bagi mereka operasi amaliyah. Ini harus dikriminalisasi," kata Tito.

Dalam membentuk undang-undang, kata Tito, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu keamanan nasional dan kebebasan sipil. Sebisa mungkin kedua aspek ini seimbang. Jika keamanan nasional dianggap terancam maka harus mengorbankan sedikit kebebasan sipil.

"Tapi kalau kita anggap aman-aman saja, tidak ada masalah, maka pasti akan mengorbankan keamanan nasional. Maka yang akan terjadi bom lagi, bom lagi," kata Tito.

Baca juga: Pembahasan RUU Terorisme yang Terus Tertunda

Tito mendesak agar panitia khusus di DPR segera menggodok revisi UU pemberantasan terorisme. Mengenai hambatan soal definisi dan terminologi radikalisme, Tito menyebut banyak ahli yang bisa membantu. Yang terpenting, kata dia, undang-undang tersebut memberi kewenangan lebih bagi polisi untuk menindak kelompok teroris hingga ke sel terkecilnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Urus Kir di Jakarta

Cara Urus Kir di Jakarta

Megapolitan
7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

Megapolitan
Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Megapolitan
Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Megapolitan
Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Megapolitan
Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Megapolitan
Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Megapolitan
Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Megapolitan
Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Megapolitan
PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

Megapolitan
Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.