Kompas.com - 27/05/2017, 12:22 WIB
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian berbicara dalam acara Tito di Rosi di KompasTV, Jumat (26/5/2017) malam. KOMPAS.com/WISNU NUGROHOKepala Polri Jenderal Tito Karnavian berbicara dalam acara Tito di Rosi di KompasTV, Jumat (26/5/2017) malam.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta ada penambahan sejumlah poin dalam revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Poin krusial yang perlu ditambah yaitu kewenangan mengkriminalisasi orang yang bergabung dalam kelompok terorisme.

"Jadi dia bergabung dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) misalnya, bisa kami tangkap dan proses hukum. Undang-undang yang sekarang tidak (mengatur seperti itu)," ujar Tito dalam acara Rosi bertajuk #KapolriDiRosi di Kompas TV, Jumat (26/5/2017) malam.

Tito mengatakan, di luar negeri, undang-undang yang ada mengatur hal tersebut. Bahkan, mereka memiliki daftar organisasi yang termasuk kelompok teroris. Dengan demikian, begitu ada yang bergabung ke kelompok tersebut, langsung ditangkap dan diproses hukum sebelum merencanakan aksi teror.

Kewenangan itu termasuk untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berangkat ke Suriah berlatih bersama ISIS.

Dalam undang-undang yang ada di Indonesia, polisi tidak berwenang menangkap mereka begitu kembali ke Indonesia.

"Pulang ke sini pahamnya sudah radikal, ancaman. Dia harus berbuat dulu, membuat rencana dulu, baru bisa ditangkap," kata Tito.

Baca juga: Wiranto Desak DPR Segera Selesaikan Revisi UU Terorisme

Sebelum melakukan aksi teror, kelompok tersebut pasti melakukan latihan. Tito mengatakan, pelatihan tersebut tak lagi terbuka seperti pelatihan militer di Aceh beberapa tahun lalu. Karena orang-orang yang terpantau mengikuti pelatihan ditangkap satu persatu oleh polisi.

Belakangan, kata Tito, banyak dari mereka berlatih dengan modus berkemah di gunung. Mereka latihan menggunakan air soft gun dan pistol kayu.

"Padahal tujuan mereka latihan untuk melakukan aksi terorisme yang bagi mereka operasi amaliyah. Ini harus dikriminalisasi," kata Tito.

Dalam membentuk undang-undang, kata Tito, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu keamanan nasional dan kebebasan sipil. Sebisa mungkin kedua aspek ini seimbang. Jika keamanan nasional dianggap terancam maka harus mengorbankan sedikit kebebasan sipil.

"Tapi kalau kita anggap aman-aman saja, tidak ada masalah, maka pasti akan mengorbankan keamanan nasional. Maka yang akan terjadi bom lagi, bom lagi," kata Tito.

Baca juga: Pembahasan RUU Terorisme yang Terus Tertunda

Tito mendesak agar panitia khusus di DPR segera menggodok revisi UU pemberantasan terorisme. Mengenai hambatan soal definisi dan terminologi radikalisme, Tito menyebut banyak ahli yang bisa membantu. Yang terpenting, kata dia, undang-undang tersebut memberi kewenangan lebih bagi polisi untuk menindak kelompok teroris hingga ke sel terkecilnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bisa Pinjam dan Sumbang Buku di Taman Situ Lembang Jakarta Pusat

Warga Bisa Pinjam dan Sumbang Buku di Taman Situ Lembang Jakarta Pusat

Megapolitan
UPDATE 23 April: Ada 884 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.203 Pasien Dirawat

UPDATE 23 April: Ada 884 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.203 Pasien Dirawat

Megapolitan
Semarakkan Ramadhan, Pemprov DKI Gelar Konser Musik Jazz hingga Tur Virtual

Semarakkan Ramadhan, Pemprov DKI Gelar Konser Musik Jazz hingga Tur Virtual

Megapolitan
Warga Tetap Curi Start Mudik meski Khawatir Sebarkan Covid-19 di Kampung Halaman

Warga Tetap Curi Start Mudik meski Khawatir Sebarkan Covid-19 di Kampung Halaman

Megapolitan
Diburu Setelah Serang Seorang Balita, Monyet Liar di Palmerah Ditangkap Warga

Diburu Setelah Serang Seorang Balita, Monyet Liar di Palmerah Ditangkap Warga

Megapolitan
Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

Megapolitan
Tertimpa Pohon Tumbang di Kuningan Jaksel, Mobil Penyok, Pejalan Kaki Luka-luka

Tertimpa Pohon Tumbang di Kuningan Jaksel, Mobil Penyok, Pejalan Kaki Luka-luka

Megapolitan
Polresta Bogor Koordinasi dengan Polda Jabar soal Titik-titik Penyekatan Saat Masa Larangan Mudik

Polresta Bogor Koordinasi dengan Polda Jabar soal Titik-titik Penyekatan Saat Masa Larangan Mudik

Megapolitan
454 WN India Masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 11-22 April 2021

454 WN India Masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 11-22 April 2021

Megapolitan
Penginapan di Tebet Jadi Tempat Prostitusi Anak, Plt Wali Kota: Bisa Disegel Satpol PP

Penginapan di Tebet Jadi Tempat Prostitusi Anak, Plt Wali Kota: Bisa Disegel Satpol PP

Megapolitan
Pengemudi Porsche Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama, Polisi Cek Kamera ETLE

Pengemudi Porsche Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama, Polisi Cek Kamera ETLE

Megapolitan
Kasus Prostitusi Online Anak di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Pemilik Penginapan

Kasus Prostitusi Online Anak di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Pemilik Penginapan

Megapolitan
Mayat Ditemukan Membusuk di Cideng, Kondisi Setengah Bugil dan Luka Bakar

Mayat Ditemukan Membusuk di Cideng, Kondisi Setengah Bugil dan Luka Bakar

Megapolitan
PT KAI Sebut Tak Ada Lonjakan Penumpang di Stasiun Senen dan Gambir

PT KAI Sebut Tak Ada Lonjakan Penumpang di Stasiun Senen dan Gambir

Megapolitan
Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X