Fenomena Persekusi dari Kacamata Pemimpin Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena persekusi sedang mencuat akhir-akhir ini. Persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap warga atau sejumlah orang yang kemudian dihakimi tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Kasus persekusi yang terbaru adalah terhadap seorang remaja asal Cipinang, Jakarta Timur, berinisial M (15).

Persekusi terhadap M berawal saat status di media sosialnya dianggap menghina pimpinan organisasi masyarakat tertentu. Tak terima pimpinannya dihina, anggota ormas itu pun menangkap remaja tersebut dan menginterogasinya.

Tak hanya mendapat kekerasan secara verbal, remaja itu juga terlihat mendapat pukulan di bagian wajah.

Persekusi terhadap M bahkan sampai membuat ia dan keluarganya dievakuasi dari kediamannya agar tidak menjadi korban intimidasi. Fenomena ini mengundang komentar dari para pemimpin di Jakarta.

Baca: Remaja Korban Persekusi Akan Dipindah ke Safe House Milik Kemensos

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan persekusi adalah tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh siapa pun. Menurut dia, tindakan tersebut sama dengan aksi main hakim sendiri.

"Ini kan (persekusi) sebetulnya tindakan yang tidak patut ya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (2/6/2017).

Djarot meminta semua pihak untuk tidak main hakim sendiri ataupun melakukan intimidasi. Apabila ada pihak yang merasa tersinggung, sebaiknya pihak tersebut melapor kepada polisi. Sebab, kata Djarot, Indonesia merupakan negara hukum.

"Serahkan pada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Tidak boleh setiap orang dari kita itu main hakim sendiri, kemudian menebar ketakutan atau intimidasi kepada pihak-pihak yang lain, siapa pun itu," kata dia.

Djarot juga akan menyiapkan rumah aman atau safe house bagi korban persekusi jika diperlukan. Djarot menyebut rumah paling aman untuk korban salah satunya adalah kantor-kantor pemerintahan.

"Kalau perlu kami bisa bantu untuk bikin safe house. Safe house yang paling baik di mana? Ya di kantor pemerintah, atau di kantor polisi sekalian, atau di kantor TNI," ujar Djarot.

Persekusi juga dialami oleh Fiera Lovita, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Sumatera Barat.

Dia merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu.

Baca: Djarot: Kalau Ada Unggahan Tak Menyenangkan, Jangan Main Hakim Sendiri

Djarot secara spesifik menawarkan Fiera untuk pindah bekerja ke DKI Jakarta jika merasa tidak lagi aman tinggal di Solok. Fiera bisa mengajukan diri untuk bekerja di bawah Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau misalnya dia (Fiera) merasa enggak aman, ya ngajukan pindah ke DKI," ujar Djarot.

Djarot menuturkan, Pemprov DKI Jakarta bisa mempekerjakan Fiera. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Kesehatan untuk mengurus hal tersebut.

"Saya tadi bilang sama Pak Suradika (Kepala BKD Agus Suradika), bantu aja. Saya bilang, kalau emang lebih aman di Jakarta, ya sudah diterima aja, kami proses di sini," ucap Djarot.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpose saat menghadiri acara rapat pleno penetapan calon kepala daerah terpilih di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Kata gubernur dan wagub terpilih

Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga berkomentar mengenai fenomena persekusi tersebut. Anies mengatakan penanganan persekusi sebenarnya sederhana.

"Semua yang menyangkut pelanggaran hukum, diproses saja secara hukum. Sederhana sekali," kata Anies.

Menurut Anies, hal yang tepat untuk menyikapi persekusi adalah dengan menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat juga diminta untuk aktif mengampanyekan agar dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan main di Indonesia, yakni menyerahkan kepada polisi untuk diproses secara hukum.

"Proses hukum, tegakkan aturan, sehingga di negeri ini aturan hukum itu tidak bengkok, tapi ditegakkan," tutur Anies.

Baca: Anies: Diproses Saja Secara Hukum, Sederhana Sekali

Sementara itu, Sandiaga Uno berbicara soal pentingnya ketahanan keluarga dalam fenomena persekusi ini. Sandiaga mengatakan ini juga berkaitan dengan masalah edukasi dan keterlibatan masyarakat.

"Karena ini sudah di level mengkhawatirkan, jadi kita harapkan ke depan dengan pelibatan dari masyarakat dan pendidikan yang lebih langsung turun ke nilai-nilai luhur bagaimana kita membangun keluarga," ujar Sandiaga.

Sandi mengatakan aksi negatif ini tidak bisa dibiarkan menjamur ke seluruh Indonesia, apalagi Jakarta.Pemprov DKI Jakarta harus memiliki program untuk mendeteksi dan mencegah kejadian ini.

"Khususnya di Jakarta kita harus punya suatu program yang khusus memastikan bukan hanya mendeteksi tapi mencegah," ujar Sandiaga.