Kritik Ombudsman RI terhadap Pelaksanaan PPDB "Online" di Jakarta

Kompas.com - 10/07/2017, 16:04 WIB
Suasana jumpa pers Ombudsman RI terkait permasalahan PPDB Online di Jakarta, Senin (10/7/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comSuasana jumpa pers Ombudsman RI terkait permasalahan PPDB Online di Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta.

Adapun hal yang disoroti tersebut adalah perubahan-perubahan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) DKI Jakarta terkait PPDB online.

"Ada semacam kesemrawutan dan menimbulkan kerugian serta kebingungan bagi peserta didik dan wali murid lantaran adanya Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta yang berubah-ubah hingga tiga kali dalam waktu berdekatan," kata anggota pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaedy di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

Menurut Suaedy, aturan rinci tentang PPDB online di dalam keputusan tersebut dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 pada 5 Mei 2017.

Baca: Anak-anak Bukit Duri Diupayakan Masuk Sekolah Tanpa Ikut PPDB Online

Imbasnya keputusan-keputusan dari Kepala Disdikbud DKI tersebut tidak menyesuaikan dengan apa yang tercantum di dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta tentang PPDB online pertama merupakan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 21 Maret 2017.

Kemudian keputusan tersebut berubah pertama kali menjadi Keputusan Nomor 498 Tahun 2017 pada 28 April 2017.

Perubahan kedua terjadi pada 29 Mei 2017 menjadi Keputusan Nomor 604 Tahun 2017 dan perubahan terakhir atau ketiga menjadi Keputusan Nomor 680 Tahun 2017 terjadi pada 16 Juni 2017.

"Perubahan tiga kali mengenai petunjuk teknis PPDB online tidak tersosialisasi secara efektif ke msayarakat sehingga mengakibatkan peserta didik baru tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk mendaftar," jelas Suaedy.

Baca: Orangtua Siswa Protes Nem Anaknya Berubah Saat Daftar PPDB Online

Hal paling mencolok yang disebut Ombudsman RI dalam perubahan-perubahan Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta adalah perihal jadwal pendaftaran jalur umum sekolah dasar (SD).

Di dalam Keputusan Nomor 373 Tahun 2017, pendaftaran tertera pada tanggal 15-17 Juni 2017. Kemudian berubah di dalam Keputusan Nomor 498 Tahun 2017 menjadi 5-7 Juni 2017.

Berikutnya, pada perubahan kedua yang tercantum di dalam Keputusan Nomor 604 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tidak berubah dan saat perubahan terakhir pada Keputusan Nomor 680 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tetap pada 5-7 Juni 2017.

"Akibatnya banyak pengaduan yang masuk ke kami karena sistem online yang disiapkan SDM-nya kurang sigap menerima aduan masyarakat," tuntas Suaedy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Megapolitan
Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Megapolitan
LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

Megapolitan
Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Megapolitan
HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Megapolitan
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Megapolitan
Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X