Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes PPDB, Orangtua Murid Datangi Kantor Disdik Depok

Kompas.com - 11/07/2017, 14:02 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Para orangtua murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok, Selasa (11/7/2017). Mereka datang untuk memprotes proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dianggap merugikan anak mereka.

Evi (38), warga Pekapuran, Tapos, Depok ini ke Disdik Depok mengeluhkan tidak lolosnya anaknya masuk ke SMP 11 dan SMP 15 Depok. Evi mendaftarkan anaknya di dua sekolah negeri.

"Tapi dua-duanya terbuang," kata Evi.

Menurut Evi, nilai anaknya saat lulus SD mencapai 25, atau di atas rata-rata delapan. Ia justru mempertanyakan banyaknya murid lainnya yang nilainya di bawah nilai anaknya.

Sementara itu, Ahmad Junaedi (35) mengeluhkan nilai batas minimum di SMP 6 yang berbeda dengan yang ada di sistem online. Menurut Ahmad, nilai batas minimum yang ada di sekolah membuat anaknya tidak bisa masuk SMP 6.

Namun, jika melihat yang ada di sistem, Ahmad berujar seharusnya anaknya bisa masuk di sekolah tersebut.

"Saya datang ke sini mau nanya nilai yang benar yang mana. Yang di sekolah apa yang terdata di sistem," ujar warga Beji ini.

Para orangtua yang datang mengeluhkan proses PPDB ke Disdik Depok diterima oleh para petugas yang ada di bagian Pendidikan Dasar (Pendas).

Dari penjelasan yang diterima Ahmad, diketahui bahwa nilai batas minimum yang berlaku di SMP 6 adalah yang terdata di sistem online.

"Akhirnya katanya yang benar yang di sistem. Ada salah ketik," kata Ahmad.

Beda lagi dengan keluhan Taufik (38). Ia mendaftarkan anaknya ke SMP 1 melalui jalur siswa luar kota. Sebab, sebelumnya anaknya itu bersekolah di SD yang ada di Gombong, Jawa Tengah.

Baca: Orangtua Siswa Protes Nem Anaknya Berubah Saat Daftar PPDB "Online"

Di SMP 1 Depok, jatah yang disediakan untuk siswa luar kota ada lima persen. Menurut Taufik, nilai anaknya mencapai 28,25. Namun, saat pengumuman, anaknya justru tidak masuk hitungan.

Padahal, ujar Taufik, ada murid lain di jalur yang sama yang nilainya di bawah nilai anaknya.

"Mengapa yang 26 diterima dan 28 terpental," ujar Taufik.

Setelah menyampaikan keluhannya di Disdik Depok, Taufik mendapatkan kepastian anaknya diterima di SMP 1 Depok. Karena nilainya berada di urutan kedua untuk jalur siswa luar kota.

Kompas TV Ada Sekolah Gratis untuk Siswa Baru yang Gagal Seleksi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com