JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) DKI Jakarta menanggapi kritik Ombudsman Republik Indonesia soal tiga kali perubahan Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta terkait aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
"Perubahan keputusan Kepala Disdikbud ini terjadi karena force majeur, bukan karena kesengajaan dari kami," kata Kapusdatikom Disdikbud DKI Jakarta Maridi di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).
Adapun force majeur yang dimaksud Maridi pertama adalah jalur prestasi. Dulu, jalur prestasi PPDB masih ada yang dilakukan secara manual, tetapi sekarang untuk aplikasinya sudah online. Kemudian perubahan yang kedua terjadi karena adanya Perpres tentang cuti bersama pada 23 Juni 2017.
Baca: Kritik Ombudsman RI terhadap Pelaksanaan PPDB Online di Jakarta
"Waktu itu belum bisa jalan karena kalau dipaksakan melanggar peraturan dan mengganggu waktu libur pegawai," jelas Maridi.
Kemudian, terkait perubahan Keputusan Kepala Disdikbud tersebut, Maridi mengaku telah mensosialisasikan dengan baik ke seluruh kepala sekolah dan operator PPDB online.
"Sudah dilakukan dua kali tatap muka dengan mengundang semua kepala sekolah dan operator untuk mendapatkan penjelasan soal PPDB online dan kepala sekolah diminta menyampaikan hasil sosialisasi ke wali murid," tuntas Maridi.
Baca: Protes PPDB Online, Warga Gelar Aksi di SMKN 2 Kota Bekasi
Sebelumnya, anggota pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, banyak peserta didik dan wali murid yang kebingungan dengan perubahan keputusan oleh Dinas Pendidikan.
Hal paling mencolok yang disebut Ombudsman RI dalam perubahan-perubahan Keputusan Kepala Disdikbud DKI Jakarta adalah perihal jadwal pendaftaran jalur umum sekolah dasar (SD).
Di dalam Keputusan Nomor 373 Tahun 2017, pendaftaran tertera pada tanggal 15-17 Juni 2017. Kemudian berubah di dalam Keputusan Nomor 498 Tahun 2017 menjadi 5-7 Juni 2017.
Berikutnya, pada perubahan kedua yang tercantum di dalam Keputusan Nomor 604 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tidak berubah dan saat perubahan terakhir pada Keputusan Nomor 680 Tahun 2017, tanggal pendaftaran tersebut tetap pada 5-7 Juni 2017.
"Perubahan tiga kali mengenai petunjuk teknis PPDB online tidak tersosialisasi secara efektif ke msayarakat sehingga mengakibatkan peserta didik baru tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk mendaftar," jelas Suaedy.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.