Kompas.com - 15/07/2017, 19:40 WIB
Sandiaga Uno memberikan keterangan pers seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Sandiaga Uno diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSandiaga Uno memberikan keterangan pers seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Sandiaga Uno diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, merasa tidak punya kompetensi untuk mengomentari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas). Sandiaga memercayakan kebijakan terkait hal itu kepada pemerintah pusat.

"Saya tidak punya kompetensi sama sekali dan ini mungkin 'dewa-dewa' sajalah di tingkat nasional yang menentukan," ujar Sandiaga di RPTRA Nusantara, Ulujami, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan ada beberapa elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait perppu itu kepadanya. Kata Sandiaga, warga merasa hak untuk berorganisasi seharusnya dilindungi hukum.

Warga yang mengadu kepadanya pun sadar bahwa ada aspek hukum yang harus mereka patuhi dalam berorganisasi di Indonesia.

"Seandainya mereka salah dan memiliki ideologi yang lain ya mereka bersedia dibubarkan, tapi melalui proses pengadilan. Itu yang mereka bilang ke saya," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terkait aspirasi itu. Dia hanya akan menyampaikan pendapat itu kepada orang-orang yang dia kenal di pemerintah pusat.

"Saya bilang saya enggak punya kompetensi karena saya diberi mandat hanya untuk Jakarta. Ini kan isu nasional jadi saya akan sampaikan nanti ke teman-teman (di pemerintah pusat)," kata Sandiaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lihat juga: Jimly Sarankan Pemerintah Buka Dialog soal Perppu Ormas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.