JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pejalan Kaki menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memanggil semua instansi yang berkepentingan di trotoar.
Hal ini perlu dilakukan untuk menyepakati pembangunan dan penggunaan trotoar Jakarta yang selama ini masih bermasalah.
"Kami catat ada 10 instansi yang berkepentingan di atas dan di bawah trotoar, yang jadi masalah kita perlu leader untuk men-duduk bareng-kan 10 instansi atau lembaga ini untuk bisa diatur," kata Pendiri Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus ketika dihubungi, Rabu (2/8/2017).
Instansi itu yakni Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kepolisian, PLN, perusahaan air, perusahaan gas, dan perusahaan telekomunikasi. Trotoar yang ada saat ini belum dibangun optimal.
Pasalnya pejalan kaki masih dibuat repot oleh tiang, rambu jalan, utilitas, yang menjadi kewenagan berbagai instansi.
"Sekarang Bina Marga bangun trotoar, bulan depan dibongkar sama PLN," ujar Alfred.
Jika dibuat sebuah kesepakatan yang mengakomodir semua pihak, Alfred yakin masalah terkait pembangunan dan kelayakan trotoar satu per satu akan hilang.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Dinilai Tak Konsisten Tertibkan Trotoar
Selain instansi besar itu, Alfred juga menyarankan agar dibuat aturan bagi pemilik bangunan yang akses masuknya dilalui trotoar.
"Dia juga harus bisa atur pihak gedung yang ada intu keluarnya, supaya pejalan kaki terutama penyandang disabilitas tidak belok-belok naik turun," ujar Alfred.