Wali Kota Jaktim: Lahan di Kayu Putih yang Ditembok Milik Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan, akses jalan di RW 07 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, yang ditutup tembok adalah lahan milik anggota DPR RI Nurdin Tampubolon.

Nurdin telah mengurus pembelian lahan dan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jalannya yang punya DKI dan sekarang sudah dibayar kan, dia (Nurdin) mengajukan permohonan izin, terus disidangkan, terus ada kewajiban membayar retribusi," ujar Bambang, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (21/8/2017).

(baca: Warga Kayu Putih Protes Akses Jalan Ditutup Tembok oleh Anggota DPR)

Menurut Bambang, Nurdin memiliki hak untuk memasang pagar di lahannya setelah semua proses pembelian dan izin kepemilikan tanah itu selesai diurus.

"Jadi sudah dibayar. Karena sudah bayar segala macamnya kan, mesti hak dia kan dipagar," kata Bambang.

Warga RW 07 Kelurahan Kayu Putih, kata Bambang, tetap memiliki akses menuju jalan raya meskipun lahan tersebut ditembok.

"Ada (akses), bisa dilalui kendaraan," ucapnya.

(baca: Anggota DPR Ini Sebut Penutupan Akses Jalan Warga Kayu Putih Sesuai Prosedur)

Warga RW 07 Kelurahan Kayu Putih sebelumnya mengeluhkan ditutupnya akses jalan yang biasa dilalui warga. Pantauan Kompas.com di lokasi pada Kamis (17/8/2017), lahan yang dulunya diperuntukkan sebagai jalan kini telah tertutup tembok setinggi hampir 2,5 meter.

Adapun luas lahan yang ditembok sekitar 500 meter persegi. Pembatas tembok itu membuat warga harus melalui jalan memutar jika hendak menuju jalan raya.

Seorang warga RW 07, Murtanto, mengatakan tidak ada sosialisasi dari RT/RW maupun kelurahan setempat saat hendak menembok sekitar 3 atau 4 Agustus 2017.

"Enggak ada sosialisasi, kalau pun ada ya kami pasti protes lah," ujar Murtanto.

Sementara itu, Nurdin mengaku penutupan jalan telah disosialisasikan ke warga. Nurdin juga menyebut pembelian lahan milik Pemprov DKI itu telah melalui mekanisme yang diatur dalam aturan pembelian tanah milik pemerintah.

"Sudah semuanya dengan legal enggak mungkin meng-groundbreaking lahan ini kalau ada masalah. Jadi enggak ada yang main-main di sini," ujar Nurdin. Menurut Nurdin, hanya segelintir warga yang tak senang dengan pembangunan yang dilakukan.