Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarif: Penerima KJP Meningkat, Berarti Angka Kemiskinan di DKI Naik

Kompas.com - 21/08/2017, 19:21 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) meningkat sekitar 181.000 siswa pada 2017. Kenaikan jumlah penerima KJP itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI juga meningkat.

"Ada peningkatan (penerima) KJP 181.000 sekian. Berarti angka kemiskinan di DKI naik," ujar Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Syarif menilai kenaikan jumlah penerima KJP itu justru bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta saat ini cukup tinggi.

"Itu kan paradoks," kata Syarif.

(baca: Disdik DKI Minta Warga Laporkan Penerimaan KJP yang Salah Sasaran)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto menyatakan, jumlah penerima KJP di Jakarta masih relevan bila dilihat berdasarkan data World Bank.

"Data penerima KJP itu masih relevan karena justru rekomendasi World Bank lebih dari itu," ujar Sopan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Menurut Sopan, jumlah penerima KJP saat ini sesuai dengan prosedur yang diajukan ke Dinas Pendidikan melalui sekolah tempat anak didik yang bersangkutan bersekolah. Para penerima KJP itu diseleksi melalui beberapa tahapan.

"Ya memang faktanya yang usulan-usulan masyarakat itu memang meningkat," ucapnya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima KJP. Setelah sejumlah persyaratan dipenuhi, sekolah akan mendatangi rumah anak didik untuk menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima KJP atau tidak.

"Setelah itu, baru rekomendasikan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP nanti tinjauan lagi. Di situlah keluar surat keterangan tidak mampu," kata Sopan.

Dinas Pendidikan meyakini semua penerima KJP adalah warga yang berhak. Sopan meminta warga melapor apabila menemukan penerima KJP yang salah sasaran.

Kompas TV Warga Ibu Kota hari ini (26/2) masih antre pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari kedua pembagian KJP. Kemarin warga juga mengantre dari pagi sampai sore. Meski telah dibagi menjadi tiga sesi, para warga mengeluhkan lamanya menunggu hingga berjam – jam. Guna mengantisipasi adanya desak-desakan warga dan antrian yang mengular, pihak penyelenggara pun menyiapkan dua lantai gedung untuk membagikan KJP ini. Namun, pembagian ini tetap dikeluhkan warga karena mereka tetap mengantre tanpa adanya nomor antrian. Pihak bank DKI mengimbau warga yang sudah terdaftar tak perlu takut tidak kebagian karena KJP juga akan dibagikan di sekolah. Pemandangan antrean warga mengambil KJP sudah terlihat sejak Sabtu kemarin. Warga mengantre di dua lantai di gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Warga mengaku harus berdesakan untuk bisa masuk ke dalam ruang serba guna Wali Kota Jakarta Selatan karena tidak adanya nomor antrean. Menurut warga, sebelumnya pada tahun lalu KJP dibagikan di setiap sekolah, namun tahun ini KJP diambil di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com