Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Bantah Tidak Rata Membebaskan Lahan

Kompas.com - 25/08/2017, 21:35 WIB
Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin menjelaskan mengapa pembebasan lahan di Jakarta lebih banyak dilakukan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Djafar menyatakan pembebasan lahan itu menyesuaikan dengan permohonan dan lengkapnya ketentuan pembebasan lahan.

"Sebenarnya kami enggak ada berpihak ke (Jakarta) Timur atau ke Utara ya, tapi permohonan yang memenuhi syarat ketentuan aturan itu memang yang adanya di lokasi seperti itu," ujar Djafar, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Menurut Djafar, permohonan pembebasan lahan akan ditindaklanjuti Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman. Namun, proses pembebasan lahan itu membutuhkan waktu panjang.

"Masyarakat mengajukan kepada gubernur tembusan ke kami. Nanti Pak Gubernur disposisi, terus kami tindak lanjuti," kata dia.

(baca: Prasetio: Ada Apa dengan Jaktim dan Jakut? Pembebasan Lahan Banyak di Sana)

Persyaratan untuk membebaskan lahan di antaranya syarat administrasi, harus sesuai zonasi, bersertifikat, ada kesesuaian luas lahan dan yang tercantum dalam sertifikat.

Tim dari Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta kemudian melakukan survei dan penelitian lapangan untuk melihat kondisi lahan yang akan dibebaskan.

"Setelah itu kami musyawarah, menentukan harga. Bukan kami sendiri yang menentukan harganya. Setelah itu kami menentukan SPH (surat pelepasan hak). Kami bayar pada saat pelepasan hak," ucap Djafar.

Lahan-lahan itu dibebaskan untuk dijadikan taman dan makam. Anggaran yang disediakan dalam APBD Perubahan 2017 untuk pembebasan lahan taman sebanyak Rp 350 miliar dan untuk makam sebanyak Rp 150 miliar.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Komisi D DPRD DKI mempertanyakan pembebasan lahan yang tidak merata yang dilakukan Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta.

Prasetio mengatakan, pembebasan lahan lebih banyak dieksekusi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

"Ada apa nih dengan Timur sama Utara ini ya? Ini barang banyak di sana semua ini," ujar Prasetio.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X