Eggi Sudjana: Enggak Perlu Lagi Periksa-periksa Saya!

Kompas.com - 26/08/2017, 12:42 WIB
Pengacara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Eggi Sudjana di Kantor Baresksim Mabes Polri yang sementara bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017). Fachri FachrudinPengacara PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Eggi Sudjana di Kantor Baresksim Mabes Polri yang sementara bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Eggi Sudjana terlibat tanya jawab dengan Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Sulistyo Pudjo Hartono soal namanya yang dikait-kaitkan dengan kelompok Saracen, kelompok yang menjual jasa penyebaran informasi hoaks.

Perbincangan tersebut terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Awalnya, Eggi mengajukan pertanyaan kepada Pudjo tentang bagaimana bisa namanya disebut sebagai dewan pengawas kelompok Saracen. Sebab, Eggi sama sekali tidak mengenal kelompok itu.

Pudjo lalu menjawab bahwa informasi soal Eggi adalah anggota dewan pengawas Saracen berasal dari keterangan seorang tersangka berinisial JAS.

"Yang bersangkutan sudah diperiksa. Meski saya belum baca selengkapnya. Tapi saya mendapatkan gambaran umumnya begitu," jawab Pudjo.

Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Sulistyo Pudjo HartonoFabian Januarius Kuwado Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Sulistyo Pudjo Hartono

(baca: Eggi Sudjana Heran Namanya Dicatut sebagai Dewan Penasihat Saracen

Eggi kemudian menjelaskan, tersangka JAS sudah mengklarifikasi di media massa bahwa tidak mengenal Eggi Sudjana. Menurut Eggi, namanya baru direncanakan masuk dalam struktur dewan pengawas dan hal itu belum dikomunikasikan kepada Eggi.

Menurut Eggi, seharusnya penyidik menjadikan keterangan JAS di media massa itu sebagai bahan pertimbangan hukum untuk tidak memeriksa dirinya. Sebab, JAS sudah membantah pernyataannya sendiri.

"Secara hukum, itu artinya fitnah. Difitnah, tapi kan sudah dia klarifikasi. Jadi (polisi) enggak perlu lagi periksa-periksa saya," ujar Eggi.

Pudjo menjawab, tidak bisa demikian. Penyebutan nama Eggi sebagai struktur dewan pengawas Saracen terungkap dalam proses penyidikan. Artinya hal itu bagian dalam berita acara pemeriksaan.

Oleh sebab itu, penyidik harus tetap mengklarifikasi keterangan tersebut dalam koridor hukum.

"Makanya kami akan periksa dulu, supaya jangan ada justifikasi. Kan harus ditanya, kenapa ada nama ini, dari mana dan sebagainya," ujar Pudjo.

"Yang harus ditekankan adalah, belum tentu semua yang disebutkan (dalam proses hukum), benar-benar berbuat apa yang disebutkan itu. Masyarakat juga jangan langsung justifikasi " lanjut dia.

Soal kapan nama-nama yang disebut terkait dengan Saracen akan diperiksa, Pudjo belum mengetahui pasti. Namun, sekali lagi dia memastikan penyidik akan memanggil nama-nama itu untuk dimintai keterangan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X