Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Kompas.com - 27/08/2017, 15:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap keterwakilan perempuan di parlemen maupun jabatan publik masih jauh dari rata-rata. Berdasarkan data 2014, untuk anggota DPR keterwakilan perempuan sebesar 17 persen, di DPD sebesar 26 persen, DPRD sebesar 16,4 persen, dan perwakilan di kabupaten dan kota sebesar 13,6 persen.

"Total rata-rata kursi yang diduduki wakil perempuan di legislatif hanya 14 persen. Ini nilainya kecil," ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Indonesia telah menetapkan angka keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Namun jumlah tercapai di lapangan saat ini kondisinya masih jauh dari angka itu.

Sri mengatakan, peran perempuan juga tak kalah penting dengan laki-laki untuk mewakili aspirasi masyarakat. Di Kementerian Keuangan, Sri mengupayakan adanya perempuan yang menempati posisi strategis saat dilakukan mutasi atau promosi.

"Dari mulai eselon IV, III, II, saya akan meminta harus ada perwakilan perempuannya," kata Sri.

Baca juga: Sri Mulyani: Di Medsos Banyak Sekali Berita-berita Tidak Benar

Namun, di sisi lain, kualitas perempuan untuk menempati posisi tersebut juga perlu diperhatian. Jangan asal ada kuota untuk perempuan, maka menempatkan orang yang salah di posisi strategis. Karena itu, perlu ada kaderisasi dan pelatihan yang dilakukan perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam jabatan publik.

Di tingkat dunia, rata-rata keterwakilan perempuan di pemerintah maupun legislatif sebesar 22,8 persen. Negara yang tinggi keterwakilan perempuannya yaitu Swedia, Norwegia, dan Finlandia.

Namun tidak semua negara demokratis menjamin adanya slot lebih untuk perempuan di jabatam penting. Di negara-negara Amerika misalnya, laki-laki masih jauh mendominasi.

Sri mengatakan, keterwakilan perempuan sedikit karena dipengaruhi beberapa hal.

"Mulai dari di rumah, famili tidak dukung, sampai sosial kultural, dan padahal yang sifatnya peraturan, legal," kata Sri.

Karena itu, kata Sri, perempuan jangan ragu untuk berpolitik. Mereka harus menunjukkan kualitas diri mereka setera bahkan lebih dari laki-laki. Perempuan harus memiliki pemikiran dan kelakukan yang baik agar ada kesan baik juga dari publik.

Sri mengatakan, hasil studi memperlihatkan bahwa dewan direksi yang dikelola perempuan biasanya lebih baik dan tingkat korupsinya rendah.

"Jadi parpol kalau wanitanya lebih banyak, harusnya korupsinya juga lebih rendah," kata Sri.

"Tolong itu jadi bukti, kita menyumbang jangan hanya karena kita berbeda jenis kelamin, tapi  karena bawa kebaikan bangsa dan negara," tambah dia.

Kompas TV Pemerintah "Pede" Genjot Infrastruktur di 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com