Revisi UU Kekhususan DKI, Djarot Sarankan Gubernur Dipilih DPRD dengan Usulan Presiden

Kompas.com - 20/09/2017, 13:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan usulannya terkait revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

Salah satunya mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Jakarta yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50+1.

"Sekarang pemilihan 50+1, ini bikin gaduh. Kalau calonnya dua pasang bisa sekali putaran, tapi coba bayangkan, bisa tidak di Jakarta calonnya dua? Pasti lebih dari dua," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).

Hal ini dia sampaikan dalam forum group discussion penyempuranaan substansi rancangan Undang-undang terkait revisi UU No. 29 Tahun 2007 itu.


Menurut Djarot, kegaduhan setiap pilkada tidak perlu terjadi di Jakarta yang merupakan ibu kota. Dalam revisi UU tersebut, dia pun mengusulkan agar gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh DPRD DKI, tetapi atas usulan dari Presiden RI.

Baca: DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

"Apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dipilih lewat DPRD dan diajukan (oleh) Presiden? Kemudian wagub dipilih sendiri oleh gubernurnya supaya klop. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintahan Jakarta dengan Presiden," kata Djarot.

Ada hal-hal lain yang membuatnya mengusulkan hal ini. Selain menghindari kegaduhan di ibu kota, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jika usulan gubernur datang dari Presiden, maka kebijakan di Pemprov DKI tidak akan bertabrakan dengan pemerintah pusat. Alasan lainnya adalah terkait hubungan kepala daerah dengan wakilnya.

Di beberapa daerah, kata Djarot, masa "bulan madu" gubernur dan wakil gubernur hanya beberapa bulan setelah pelantikan. Setelah itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah biasanya bersebrangan jalan. Djarot mengatakan perpecahan seperti itu tidak boleh terjadi.

 

Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI

Dengan demikian, sebaiknya gubernur sendiri yang memilih wakil gubernurnya di Jakarta. Djarot mengatakan di Papua ada aturan bahwa gubernur harus merupakan warga Papua.

Berdasarkan itu, dia menilai demokrasi tidak selalu dimaknai dengan sistem "one man one vote". Dia menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan pemerintah pusat.

"Apakah kemudian di Papua keputusan dari Majelis Rakyat Papua bahwa gubernur sana harus asli sana itu tidak demokratis? Apakah kita anggap Singapura tidak demokratis ketika kemarin pilih presidennya? Apakah demokrasi harus diwarani pemilihan langsung?" kata Djarot.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Megapolitan
Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Megapolitan
Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Megapolitan
Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Megapolitan
Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Megapolitan
Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman 'Online'

Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman "Online"

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Megapolitan
Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Megapolitan
Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Megapolitan
Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Berita Foto
Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X