Revisi UU Kekhususan DKI, Djarot Sarankan Gubernur Dipilih DPRD dengan Usulan Presiden

Kompas.com - 20/09/2017, 13:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan usulannya terkait revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

Salah satunya mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Jakarta yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50+1.

"Sekarang pemilihan 50+1, ini bikin gaduh. Kalau calonnya dua pasang bisa sekali putaran, tapi coba bayangkan, bisa tidak di Jakarta calonnya dua? Pasti lebih dari dua," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).

Hal ini dia sampaikan dalam forum group discussion penyempuranaan substansi rancangan Undang-undang terkait revisi UU No. 29 Tahun 2007 itu.

Menurut Djarot, kegaduhan setiap pilkada tidak perlu terjadi di Jakarta yang merupakan ibu kota. Dalam revisi UU tersebut, dia pun mengusulkan agar gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh DPRD DKI, tetapi atas usulan dari Presiden RI.

Baca: DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

"Apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dipilih lewat DPRD dan diajukan (oleh) Presiden? Kemudian wagub dipilih sendiri oleh gubernurnya supaya klop. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintahan Jakarta dengan Presiden," kata Djarot.

Ada hal-hal lain yang membuatnya mengusulkan hal ini. Selain menghindari kegaduhan di ibu kota, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jika usulan gubernur datang dari Presiden, maka kebijakan di Pemprov DKI tidak akan bertabrakan dengan pemerintah pusat. Alasan lainnya adalah terkait hubungan kepala daerah dengan wakilnya.

Di beberapa daerah, kata Djarot, masa "bulan madu" gubernur dan wakil gubernur hanya beberapa bulan setelah pelantikan. Setelah itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah biasanya bersebrangan jalan. Djarot mengatakan perpecahan seperti itu tidak boleh terjadi.

 

Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI

Dengan demikian, sebaiknya gubernur sendiri yang memilih wakil gubernurnya di Jakarta. Djarot mengatakan di Papua ada aturan bahwa gubernur harus merupakan warga Papua.

Berdasarkan itu, dia menilai demokrasi tidak selalu dimaknai dengan sistem "one man one vote". Dia menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan pemerintah pusat.

"Apakah kemudian di Papua keputusan dari Majelis Rakyat Papua bahwa gubernur sana harus asli sana itu tidak demokratis? Apakah kita anggap Singapura tidak demokratis ketika kemarin pilih presidennya? Apakah demokrasi harus diwarani pemilihan langsung?" kata Djarot.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

[POPULER JABODETABEK] Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi | Ancol Dipadati Antrean Pengunjung

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Lebaran Hari Pertama, 896 Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat

Megapolitan
8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

8 Hari Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 64.612 Kendaraan Pemudik

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Jaksel, Jaktim, dan Bogor Hujan Siang Nanti

Megapolitan
UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 785 Kasus di Jakarta, 7.585 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 51 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Anies Apresiasi Pelayan Publik yang Tidak Bisa Lebaran Bareng Keluarga

Megapolitan
26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

26 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 13 Mei 2021

Megapolitan
Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Selama Masa Libur Lebaran, TMII Beroperasi Pukul 06.00 - 20.00 WIB

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran di Matraman

Megapolitan
Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Tamu Hotel Direkam Saat Mandi, Bobobox Dukung Korban Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Lebaran Hari Pertama, 25.000 Orang Berwisata ke Ancol

Megapolitan
Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Lebaran di Tengah Pandemi, Lapas Kelas II Perempuan Tangerang Sediakan Layanan Video Call Gratis bagi Warga Binaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X