Revisi UU Kekhususan DKI, Djarot Sarankan Gubernur Dipilih DPRD dengan Usulan Presiden

Kompas.com - 20/09/2017, 13:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan usulannya terkait revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

Salah satunya mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Jakarta yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50+1.

"Sekarang pemilihan 50+1, ini bikin gaduh. Kalau calonnya dua pasang bisa sekali putaran, tapi coba bayangkan, bisa tidak di Jakarta calonnya dua? Pasti lebih dari dua," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).

Hal ini dia sampaikan dalam forum group discussion penyempuranaan substansi rancangan Undang-undang terkait revisi UU No. 29 Tahun 2007 itu.


Menurut Djarot, kegaduhan setiap pilkada tidak perlu terjadi di Jakarta yang merupakan ibu kota. Dalam revisi UU tersebut, dia pun mengusulkan agar gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh DPRD DKI, tetapi atas usulan dari Presiden RI.

Baca: DKI Bahas Usulan Revisi UU Kekhususan bersama DPRD dan Akademisi

"Apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dipilih lewat DPRD dan diajukan (oleh) Presiden? Kemudian wagub dipilih sendiri oleh gubernurnya supaya klop. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintahan Jakarta dengan Presiden," kata Djarot.

Ada hal-hal lain yang membuatnya mengusulkan hal ini. Selain menghindari kegaduhan di ibu kota, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jika usulan gubernur datang dari Presiden, maka kebijakan di Pemprov DKI tidak akan bertabrakan dengan pemerintah pusat. Alasan lainnya adalah terkait hubungan kepala daerah dengan wakilnya.

Di beberapa daerah, kata Djarot, masa "bulan madu" gubernur dan wakil gubernur hanya beberapa bulan setelah pelantikan. Setelah itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah biasanya bersebrangan jalan. Djarot mengatakan perpecahan seperti itu tidak boleh terjadi.

 

Baca: Pemprov DKI Minta Masukan Berbagai Pihak dalam Revisi UU Kekhususan DKI

Dengan demikian, sebaiknya gubernur sendiri yang memilih wakil gubernurnya di Jakarta. Djarot mengatakan di Papua ada aturan bahwa gubernur harus merupakan warga Papua.

Berdasarkan itu, dia menilai demokrasi tidak selalu dimaknai dengan sistem "one man one vote". Dia menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta harus menyatu dengan pemerintah pusat.

"Apakah kemudian di Papua keputusan dari Majelis Rakyat Papua bahwa gubernur sana harus asli sana itu tidak demokratis? Apakah kita anggap Singapura tidak demokratis ketika kemarin pilih presidennya? Apakah demokrasi harus diwarani pemilihan langsung?" kata Djarot.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Megapolitan
Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Megapolitan
Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Megapolitan
Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Megapolitan
Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Megapolitan
Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Megapolitan
Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Megapolitan
Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Megapolitan
Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Megapolitan
Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Megapolitan
35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

Megapolitan
Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Megapolitan
Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Megapolitan
Dukung Bayar SPP Pakai Go-Pay, Wakil Wali Kota Bekasi: Jadi Lebih Praktis dan Transparan

Dukung Bayar SPP Pakai Go-Pay, Wakil Wali Kota Bekasi: Jadi Lebih Praktis dan Transparan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X