Kompas.com - 30/09/2017, 07:44 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menduga, ada intervensi pada putusan praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Putusan itu menyatakan, penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah dan penyidikan kasusnya harus dihentikan.

"Putusan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial serta tidak independen dalam memutus," kata Lalola dalam keterangannya, Jumat (29/9/2017).

Karena itu, Lalola mendesak Mahkamah Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), dan KPK segera memeriksa putusan yang memenangkan Ketua Umum DPP Golkar tersebut. Pertama, ia meminta KY menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto.

Lihat juga: Penjelasan KPK Terkait Penetapan Tersangka Novanto di Awal Penyidikan

Kedua, MA perlu segera mengambil langkah konkret dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan hakim tunggal Cepi Iskandar. "Juga mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Cepi Iskandar)," kata Lalola.

Ketiga, KPK harus kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. "Jika Novanto sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup," kata Lalola.

Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Ia kemudian mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bodi Mobil Balap Formula E Tiba di JIS, Akan Dirakit di Ancol pada 27 Mei

Bodi Mobil Balap Formula E Tiba di JIS, Akan Dirakit di Ancol pada 27 Mei

Megapolitan
Video Viral Pengemudi Pajero Marahi dan Tampar Sopir Yaris di Tol, Polisi Telusuri Masalahnya

Video Viral Pengemudi Pajero Marahi dan Tampar Sopir Yaris di Tol, Polisi Telusuri Masalahnya

Megapolitan
Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Megapolitan
Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Megapolitan
Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Tangis Pecah Saat Peziarah Korban Luka-luka Kecelakaan di Ciamis Tiba di Tangerang

Tangis Pecah Saat Peziarah Korban Luka-luka Kecelakaan di Ciamis Tiba di Tangerang

Megapolitan
Korban Luka-luka dalam Kecelakaan di Ciamis Akan Tiba di Tangerang Sore Ini

Korban Luka-luka dalam Kecelakaan di Ciamis Akan Tiba di Tangerang Sore Ini

Megapolitan
Rute KRL ke Jakarta Kota Dihapus 28 Mei, Penumpang dari Bekasi-Cikarang Mesti Transit di Manggarai

Rute KRL ke Jakarta Kota Dihapus 28 Mei, Penumpang dari Bekasi-Cikarang Mesti Transit di Manggarai

Megapolitan
Cerita Anak Peziarah Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis, Neneknya Selamat karena Beda Bus

Cerita Anak Peziarah Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis, Neneknya Selamat karena Beda Bus

Megapolitan
Rute KRL Bogor-Depok ke Sudirman-Tanah Abang Dihapus 28 Mei, Penumpang Harus Transit di Manggarai

Rute KRL Bogor-Depok ke Sudirman-Tanah Abang Dihapus 28 Mei, Penumpang Harus Transit di Manggarai

Megapolitan
Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis Telah Dimakamkan Minggu Siang

Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis Telah Dimakamkan Minggu Siang

Megapolitan
Pesan PW Muhammadiyah DKI di Sisa Masa Jabatan Anies: Akhiri dengan Husnul Khotimah

Pesan PW Muhammadiyah DKI di Sisa Masa Jabatan Anies: Akhiri dengan Husnul Khotimah

Megapolitan
Anies Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Halalbihalal Muhammadiyah Jakarta

Anies Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Halalbihalal Muhammadiyah Jakarta

Megapolitan
Dikabarkan Terima Lamaran Putrinya, Anies Batal Hadir Acara Halalbihalal Muhammadiyah

Dikabarkan Terima Lamaran Putrinya, Anies Batal Hadir Acara Halalbihalal Muhammadiyah

Megapolitan
Rute KRL Bogor dan Bekasi ke Jakarta Berubah Mulai 28 Mei, Ini Penjelasan DJKA

Rute KRL Bogor dan Bekasi ke Jakarta Berubah Mulai 28 Mei, Ini Penjelasan DJKA

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.