JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah susun sederhana sewa (rusun) KS Tubun terletak di kawasan yang strategis. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke Stasiun Tanah Abang dan pusat perniagaan Pasar Tanah Abang.
"Rusun KS Tubun ini terletak di kawasan yang strategis, ini di kawasan TOD (transit oriented development). Dekat dengan pusat perniagaan dan transportasi umum. Tentu tarif sewanya akan beda," ujar Kabid Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Triyanto ketika ditemui di ruangannya, Rabu (18/10/2017).
Sama halnya dengan bangunan tower (bangunan rusun lebih dari enam lantai) di rusun lainnya, Rusun KS Tubun juga terdiri dari 16 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti lift dan kamera CCTV (Closed Circuit Television).
Baca: Mau Lihat Rusun Terakhir Era Jokowi-Ahok-Djarot? Ini Penampakannya...
"Bangunan ini sama seperti tower yang ada di Rusun Tambora, namun lokasinya beda jadi kemungkinan harga akan lebih mahal."
Ia mengatakan, di Rusun Tambora biaya sewa tower sebesar Rp 450.000 per bulan. Meski demikian, hingga saat ini belum dipastikan besaran biaya sewa Rusun KS Tubun.
"Jadi kami masih melakukan pembahasan terkait besaran sewanya. Nantinya kami akan usulkan ke DPRD DKI. Kalau sudah disetujui baru kami mulai proses lain, seperti penentuan siapa yang berhak menempati rusun tersebut," paparnya.
Baca: Rusun Dekat Stasiun Dongkrak Jumlah Penumpang Kereta
Ia mengatakan, pembahasan lanjutan mengenai siapa yang berhak menempati rusun akan diserahkan kepada UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun).
"Nanti akan diatur apakah warga biasa bisa menempati atau hanya untuk warga relokasi. Nanti pengelolanya UPRS Jati Rawasari," kata dia.
Pembangunan rusun yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini telah selesai pada April 2017 lalu. Rusun ini merupakan rusun terakhir yang selesai dibangun pada masa pemerintahan Jokowi, Ahok dan Djarot.
Baca: Kenapa Stasiun Dipilih Jadi Lokasi Rusun?
"Rusun KS Tubun ini jadi Rusun terakhir yang selesai dibangun di era pemerintahan Jokowi, Ahok, Djarot. Tepatnya selesai di bulan April 2017 pada masa pemerintahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono," ujar Tri.