Kompas.com - 14/11/2017, 11:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTAGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah melaporkan kepada anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tentang instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno soal pemangkasan anggaran untuk sejumlah BUMD DKI. Instruksi itu menyusul kurangnya anggaran 2018 sebesar Rp 2,5 triliun yang harus dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI.

Salah satu cara untuk menutup kekurangan Rp 2,5 triliun itu adalah dengan tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMP) untuk lima BUMD DKI Jakarta.

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017).

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.

Baca juga : Sandiaga Berencana Dorong BUMD DKI Melantai di Bursa Efek

Saefullah mengatakan, itu adalah usulan yang akan disepakati dalam rapat banggar ini. Selain penghapusan PMD 5 BUMD itu, PMD PT Jakpro terkait LRT Fase II juga akan dikurangi sebesar Rp 1,2 triliun. PT Jakpro juga akan diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp 650 miliar beserta bunganya.

"Kemudian Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ini dinaikan kurang lebih Rp 700 miliar sehingga Silpa jadi Rp 6,7 triliun," ujar Saefullah.

Dengan itu semua, kata Saefullah, kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa teratasi.

"Sehingga dalam ringkasan kesepakatan yang telah kita, APBD kita rencananya dengan total Rp 77,50 triliun," kata dia.

Usulan Pemprov DKI untuk menghapus PMD lima BUMD belum disepakati dalam forum banggar. Setelah disepakati, barulah DPRD DKI dan Pemprov DKI akan menandatangani MoU KUA-PPAS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Megapolitan
Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Megapolitan
KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

Megapolitan
Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Megapolitan
Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

Megapolitan
Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Megapolitan
Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Megapolitan
Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Megapolitan
Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Megapolitan
KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Megapolitan
Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X