Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Kompas.com - 14/11/2017, 11:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTAGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah melaporkan kepada anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tentang instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno soal pemangkasan anggaran untuk sejumlah BUMD DKI. Instruksi itu menyusul kurangnya anggaran 2018 sebesar Rp 2,5 triliun yang harus dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI.

Salah satu cara untuk menutup kekurangan Rp 2,5 triliun itu adalah dengan tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMP) untuk lima BUMD DKI Jakarta.

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017).

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.

Baca juga : Sandiaga Berencana Dorong BUMD DKI Melantai di Bursa Efek

Saefullah mengatakan, itu adalah usulan yang akan disepakati dalam rapat banggar ini. Selain penghapusan PMD 5 BUMD itu, PMD PT Jakpro terkait LRT Fase II juga akan dikurangi sebesar Rp 1,2 triliun. PT Jakpro juga akan diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp 650 miliar beserta bunganya.

"Kemudian Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ini dinaikan kurang lebih Rp 700 miliar sehingga Silpa jadi Rp 6,7 triliun," ujar Saefullah.

Dengan itu semua, kata Saefullah, kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa teratasi.

"Sehingga dalam ringkasan kesepakatan yang telah kita, APBD kita rencananya dengan total Rp 77,50 triliun," kata dia.

Usulan Pemprov DKI untuk menghapus PMD lima BUMD belum disepakati dalam forum banggar. Setelah disepakati, barulah DPRD DKI dan Pemprov DKI akan menandatangani MoU KUA-PPAS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Megapolitan
MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X