Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKD DKI Bantah Gaji Tim Gubernur Era Ahok Bersumber dari Swasta

Kompas.com - 22/11/2017, 13:53 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) selalu digaji menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Agus membantah TGUPP pernah dibiayai dana perusahaan swasta.

"TGUPP enggak-lah (dibiayai swasta), TGUPP ini yang dimaksud TGUPP yang di-SK-kan Pak Gubernur kan, bukan timnya Pak Ahok ya, (gajinya) di APBD," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/11/2017).

Agus menjelaskan, gaji TGUPP mulanya dianggarkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Namun, anggaran itu dialihkan ke Biro Administrasi Setda DKI Jakarta mulai 2017.

Pada era Ahok, Agus menyebutkan TGUPP berbeda dengan staf pribadi gubernur. Agus tidak tahu persis sumber dana yang digunakan untuk menggaji staf pribadi gubernur. Yang pasti, gaji untuk staf pribadi gubernur tidak menggunakan anggaran untuk TGUPP.

"Beda (antara TGUPP dan staf). Staf beliau (Ahok) seperti Pak Michael, banyak tuh temen-temen itu ya, itu rekruitmennya langsung Pak Gubernur," kata Agus.

Baca juga : Rian Ernest, Mantan Staf Ahok Beberkan Perbedaannya dengan TGUPP

KOMPAS Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta. Dia meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.

"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," kata Anies, Selasa kemarin.

Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi Ahok. Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur," kata Anies.

Baca juga : Gubernur Anies: Bandingkan Saja, Dulu Tim Gubernur Dibiayai Siapa...

Mantan staf Ahok, Rian Ernest, mengatakan, para staf Ahok digaji dengan operasional gubernur yang bersumber dari APBD. Saat itu, Rian digaji Rp 20 juta per bulan. Rian menyebut Anies mispersepsi jika mengatakan dirinya dan staf lainnya digaji perusahaan swasta.

Baca juga : Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com