Khawatir Dipolitisir, Sandi Tak Ingin Subsidi Susu Disebut "Revolusi Putih"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak ingin anggaran subsidi untuk susu pada 2018 disebut sebagai revolusi putih. Dia khawatir program itu berbau politik mengingat revolusi putih digagas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau ngomong bilangnya labelnya revolusi putih itu nanti diartikan bahwa ini karena Pak Prabowo dan karena Pak Prabowo itu semuanya politis gitu. Saya enggak mau," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017).

Meski begitu, Sandi mengakui bahwa Prabowo pernah membicarakan program revolusi putih itu kepada dia dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga pernah mengingatkan mereka soal program itu.

"Pak Prabowo punya program itu yang sangat baik, dia menamakannya revolusi putih. Dia pernah bicara sama kami, Pak Anies sama saya, dan diingetin kemarin sama Pak Hashim, alangkah baiknya. Nah, kami bicara aja programnya itu program pengadan susu," kata Sandi.

Baca juga : Anies Promosikan Revolusi Putih Prabowo di Cilandak Barat

Sandi meminta semua pihak tidak mempolitisasi rencana program tersebut. Sebab, subsidi susu itu nantinya berlaku untuk semua warga yang membutuhkan, bukan hanya pemilih dia dan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di SDN 12 Cilandak Barat, Jumat (24/11/2017).

Baca juga : Anies-Sandi Jalankan Revolusi Putih Prabowo Tahun 2018

"Kami enggak mau melabel itu sebagai revolusi putih karena kami ingin ini sebuah program yang mempersatukan warga. Takutnya kalau pake label-label tersebut nanti memecah belah," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 885 miliar dalam R-APBD 2018 untuk subsidi enam produk pangan, yakni daging sapi, daging ayam, telur, beras, susu, dan ikan beku. Susu dan ikan beku merupakan dua produk pangan yang baru disubsidi pada 2018.

Baca juga : Seperti Apa Sebenarnya Sikap Kemenkes terhadap Revolusi Putih Prabowo?

Ada sekitar 700.000 warga yang direncanakan dapat membeli produk pangan bersubsidi, seperti penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun, lansia, buruh dengan gaji UMP, dan penyandang disabilitas.