Lolosnya Anggaran TGUPP Setelah Pembahasan yang Alot...

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan  tetap dianggarkan Rp 28 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Jumlah personelnya tetap pada usulan semula, yaitu 73 orang.

Padahal, selama pembahasan di forum Badan Anggaran, banyak anggota Dewan yang mengkritisi anggaran itu. Besar anggarannya Rp 28 miliar dinilai masih bisa diterima. Namun, yang belum bisa diterima adalah jumlah personelnya yang sampai 73 orang.

"Untuk urus republik ini saja enggak sampai 73 orang, Pak. Ini urus Jakarta sampai segitu," ujar anggota Banggar, Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017). 

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta jumlah personel anggota tim ini dievaluasi kembali. Komisi C merupakan komisi yang khusus membahas anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini.

"Kami melihat personel TGUPP terlalu gemuk," ujar Santoso.

Baca juga: Sandiaga: Kebijakan Tak Bisa Ecek-ecek, Harus Banyak TGUPP yang Kerjakan

Sementara itu, anggota Banggar dari Komisi C, Jhonny Simanjuntak, mengatakan sikap komisinya masih sama terkait TGUPP. Mereka tidak setuju jika jumlahnya sampai 73 orang.

"Sudahlah dikurangi itu. Bagaimana efektivitas itu sebagai tim? Komisi C memandang perlu dievakuasi terutama soal jumlahnya," kata Jhonny.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Suasana rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Pembelaan eksekutif

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan alasan-alasan mereka demi mempertahankan anggaran itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, jumlah yang mencapai 73 orang itu karena ada peleburan tim gubernur yang ada di tingkat wali kota ke tingkat provinsi.

Baca juga: Bahas Anggaran, DPRD DKI Kritik Habis Rencana TGUPP Anies-Sandi

Selain itu, jumlah personel besar karena ada pembagian ke dalam lima bidang. Bidang-bidang itu adalah bidang pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan.

"Untuk TGUPP sudah saya jelaskan ini dibagi dalam lima bidang. Kalau becermin dari seluruh jumlah PNS di Jakarta, kita memang posisinya kurang Pak Jhonny. Baik PNS di struktural maupun fungsional," ujar Saefullah.

Baca juga: Kritisi TGUPP, DPRD DKI Sebut Urus Indonesia Saja Tak Perlu 73 Orang

KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11/2017).

Saefullah menggunakan alasan kurangnya pegawai DKI untuk menjawab pertanyaan jumlah personel TGUPP yang dinilai gemuk. Saefullah mengatakan, Pemprov DKI sudah mengalami ledakan pensiun pada tiga tahun terakhir.

Setiap tahun, ada 3.000 PNS yang pensiun. Sementara Pemprov DKI belum juga mendapat kuota dari pemerintah pusat untuk menambah pegawai baru.

Di samping itu, dinamika masalah yang ada di Jakarta begitu besar. Tim ini dibutuhkan untuk membantu proses pembuatan kebijakan. Posisi TGUPP nantinya akan sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Mereka akan bekerja dalam satu ruangan.

"Gubernur ingin tim ini kuat bekerja di satu ruangan," ujar Saefullah.

Baca juga: Anggaran untuk Tim Gubernur Tetap Rp 28 Miliar buat 73 Personel