Sandiaga: Kebijakan Tak Bisa Ecek-ecek, Harus Banyak TGUPP yang Kerjakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dia dan Gubernur DKI Anies Baswedan memerlukan banyak orang buat posisi tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). TGUPP nanti akan berperan dalam setiap tahap pembuatan kebijakan yang berkualitas.

"Jadi, ketika kebijakan planning, doing, checking, and action/PDCA-nya jalan gitu dan ini enggak bisa ecek-ecek gitu, harus memang banyak (TGUPP) yang ngerjain," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/11/2017).

Meski begitu, Sandi belum mau merinci tugas-tugas yang akan diemban TGUPP di era kepemimpinan mereka. Dia menyampaikan, tugas itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur yang sedang dirancang.

Baca juga : Ditanya Timses Dicurigai Bakal Masuk TGUPP, Anies Bungkam

Sandi juga belum memastikan apakah jumlah anggota TGUPP akan tetap 73 orang seperti yang direncanakan saat ini atau ada pengurangan.

"(Soal jumlah anggota) keputusan akhirnya kan di pembahasan. Kami sih merasa perlu ya karena ada 4 tim, ada analis-analis nanti yang diperlukan, dan kami mau bahwa TGUPP ini jadi kayak delivery unit-nya kami," kata Sandi.

Anggaran untuk TGUPP menjadi salah satu yang disoroti anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan anggaran. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta jumlah personel anggota tim itu dievaluasi.

"Kami melihatnya terlalu gemuk personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan," ujar Santoso.

Baca juga : Ketua TGUPP: Beban Kerja Tim Gubernur Lebih Besar dari Jumlahnya

Usulan personel TGUPP sebanyak 15 di tingkat provinsi, 30 di tingkat kota dan kabupaten, dan 28 yang dibagi ke dalam empat bidang. Namun, tim yang ada di tingkat kota itu juga akan dilebur di tingkat provinsi.

Anggota Banggar lainnya, Bestari Barus, juga mengkritisi rencana TGUPP Anies-Sandi. Jika jumlah TGUPP bertambah banyak pada pemerintahan saat ini, Bestari khawatir peran Anies sebagai gubernur dikalahkan TGUPP. Dia tidak mau TGUPP malah menekan kinerja SKPD yang lebih dulu ada.

Selain itu, jumlah TGUPP yang terlalu banyak juga akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit.

"Kalau terlalu banyak referensi nanti tidak bisa mengambil keputusan secara arif," ujar Bestari.