Rp 40,2 Miliar untuk Himpaudi, Anggaran Dadakan demi Misi Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hibah untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Rp 40,2 miliar tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD DKI Jakarta 2018.

Hibah untuk Himpaudi baru muncul saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD DKI.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto mengaku pihaknya tidak memverifikasi langsung ke lapangan saat proposal Himpaudi diajukan. Hal ini berbeda dengan proposal lain yang mengajukan hibah dan diverifikasi langsung.

Sopan menjelaskan, Dinas Pendidikan DKI tidak memverifikasi langsung ke lapangan karena pengajuannya mendadak.

"Nah, ini tadi kan dadak, mendadak," ujar Sopan di gedung DPRD DKI, Selasa (28/11/2018).

Baca juga: Gubernur Anies: Himpaudi "Numpang" Bukan Hal yang Aneh

Menurut Sopan, Dinas Pendidikan DKI hanya melakukan verifikasi proposal yang diajukan Himpaudi. Terkait alamat yang salah, Sopan menyebut, alamat itu juga digunakan Himpaudi untuk mengajukan proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (15/11/2017).

Dinas Pendidikan DKI, kata Sopan, baru mengecek ke lapangan setelah kesalahan alamat itu diberitakan media massa.

Untuk penuhi visi-misi Anies-Sandi

Sopan menyampaikan, hibah kepada Himpaudi akan digunakan untuk honor guru-guru PAUD. Setiap guru PAUD akan diberi honor Rp 500.000 per bulan.

Hibah Rp 40,2 miliar itu akan diberikan kepada guru-guru di 6.700 PAUD di Jakarta. Hal itu sesuai dengan jumlah PAUD yang diajukan dalam proposal Himpaudi.

Baca juga: Himpaudi Dapat Hibah Rp 40,2 Miliar, Guru PAUD Berhonor Rp 500.000

Menurut Sopan, pemberian hibah untuk honor guru PAUD ini untuk memenuhi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Ini visi-misinya Gubernur harus memperhatikan bagaimana para guru di PAUD ini menjadi perhatian. Maka, kami lakukan saat ini adalah memberikan honor Rp 500.000 per bulan," kata Sopan.

Baca juga: Himpaudi Penerima Hibah Rp 40,2 Miliar Menumpang Kantor Penyalur Satpam

stanly Kantor Himpaudi yang menumpang di PT Tegap Mitra Nusantara di Poltangan, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017).

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, proposal Himpaudi diajukan saat era mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Namun, proposal itu baru disetujui saat Anies-Sandi menjabat.

"Golnya di sini (era Anies-Sandi). Kebetulan saya concern di situ," kata Taufik.

Sandi pasang badan

Sandi menyebut, hibah untuk PAUD-PAUD di DKI sangat penting. Selama berkeliling pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, dirinya menyebut, guru PAUD hanya dibayar dengan istilah "sajuta", sabar, jujur, dan takwa. Oleh karena itu, Sandi ingin guru-guru PAUD disejahterakan.

"Jadi, kalau ini saya all out. Saya pasang badan kalau untuk PAUD karena masa depan anak-anak kita, usia dini ini, ada di garda terdepannya di PAUD," ujarnya.

Baca juga: Pasang Badan Sandiaga untuk Himpaudi, Penerima Hibah Rp 40,2 Miliar

Dalam pelaksanaannya nanti, Sandi meminta masyarakat turut mengawal pemberian honor untuk guru PAUD yang dananya berasal dari hibah untuk Himpaudi.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR PAUD Matahari di Jalan Kuningan Patra XV, Jakarta Selatan yang disebut sebagai sekretariat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI Jakarta, Selasa (28/11/2017).