Kompas.com - 29/11/2017, 16:01 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, meski revisi peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) telah dibuat, nama-nama anggota TGUPP di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan belum dapat langsung diketahui.

"Kan ada dua tahapan, ada Pergub ada Kepgub (Keputusan Gubernur), (Pergub) itu mengatur tentang jumlah, Kepgubnya menunjuk personalianya, siapa-siapa," ujar Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Ia melanjutkan, dalam Kepgub itu nantinya akan dijelaskan mengenai struktur organisasi TGUPP.

"Nanti disebutkan siapa jadi ketua, siapa jadi di bidang ekonomi, siapa di bidang peisisr, siapa di bidang regulasi," papar Saefullah.

Saat ini, revisi pergub TGUPP Anies Baswedan masih dalam proses. Pagi tadi, Anies mengatakan telah menandatangani rancangan pergub tersebut.

Baca juga : Lolosnya Anggaran TGUPP Setelah Pembahasan yang Alot...

Namun hingga siang ini Saefullah belum menerima rancangan tersebut untuk kemudian ditandatangani sebagai proses lanjutan.

"(Rancangan pergub) masih di Pak Gubernur, belum saya tandatangani," sebut Saefullah.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana saat dihubungi terpisah mengatakan, sebagai proses perundang-undangan, pergub tersebut juga harus melalui persetujuan Sekretaris Daerah DKI dan Biro Hukum DKI. Yayan mengatakan, hingga saat ini rancangan tersebut belum sampai kepadanya.

"Sekarang belum (menerima rancangan Pergub TGUPP). Tapi kalau sudah sampai kepada kami dan langsung saya tandatangani, tidak sampai sehari jadi. Nanti sekalian ditentukan nomor pergubnya," kata Yayan.

Ia melanjutkan, setelah pergub diundangkan, Kepgub pun baru dapat diajukan. Tak seperti pergub, pengesahan Kepgub jauh lebih cepat.

"Kalau Kepgub nanti tinggal tandatangan Pak Gubernur saja, nanti di situ ada keterangan siapa saja anggota TGUPP itu, tidak usah melalui kami lagi," kata dia.

Selasa malam kemarin, usulan anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP DKI telah disepakati di DPRD DKI. Itu artinya, Anies Baswedan harus menerbitkan pergub baru yang mengatur perubahan jumlah anggota TGUPP.

Sebelumnya, peraturan tentang TGUPP tercantum dalam Pergub No 411 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Dalam Pasal 7 Pergub 411 huruf C disebutkan jumlah anggota TGUPP maksimal 15 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Megapolitan
Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Megapolitan
Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Megapolitan
Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Megapolitan
Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Megapolitan
Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.