Kompas.com - 06/12/2017, 08:08 WIB
Rabu (10/8/2016), sidang gugatan Toeti Nozlar Soekarno terhadap Pemprov DKI terkait  kepemilikan lahan Cengkareng Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kompas.com/David Oliver PurbaRabu (10/8/2016), sidang gugatan Toeti Nozlar Soekarno terhadap Pemprov DKI terkait kepemilikan lahan Cengkareng Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menang dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh gugatan (pihak ketiga) ditolak dan kami memantau proses yang akan dilakukan Pemda," kata Yudi kepada Kompas.com, Selasa (5/12/2017).

Ia mengatakan, dengan ditolaknya pihak ketiga, Pemprov DKI Jakarta berhak melayangkan tagihan senilai Rp 668 miliar kepada pihak ketiga.

"BPK sudah memantau tindak lanjutnya oleh Pemda DKI. Tindak lanjut Pemda adalah melakukan penagihan kembali ke pihak ketiga dan ini masih dipantau BPK," kata dia.

Menurut dia, proses penagihan itu baru akan dimulai mengingat hasil pengadilan baru diterima pada pertengahan tahun 2017.

Baca juga : Ini Penjelasan Mengapa Banyak Penggugat di Sengketa Lahan Cengkareng Barat

"Untuk penagihan baru dimulai karena menunggu selesainya proses pengadilan. Itu sepenuhnya domain Pemda dan para pihak. BPK hanya fokus pada pemulihan aset Pemda saja," sebutnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta) pada 2015 seharga 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno. Peruntukannya untuk pembangunan rumah susun.

Pembelian lahan itu kemudian menjadi masalah ketika dalam penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP).

Pada 6 Juni 2017, majelis hakim yang menangani perkata itu memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp 668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Megapolitan
Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Megapolitan
Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Megapolitan
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Megapolitan
Libur Lebaran, Ancol Buka dengan Kapasitas 30 Persen

Libur Lebaran, Ancol Buka dengan Kapasitas 30 Persen

Megapolitan
Rizieq Shihab Masih Ingin Hadirkan Saksi Meringankan, Sidang Tuntutan Diundur

Rizieq Shihab Masih Ingin Hadirkan Saksi Meringankan, Sidang Tuntutan Diundur

Megapolitan
986 Kendaraan Harus Balik Arah dari Pos Penyekatan Cikarang Barat, Minggu Kemarin

986 Kendaraan Harus Balik Arah dari Pos Penyekatan Cikarang Barat, Minggu Kemarin

Megapolitan
Tak Ada Izin, Bazar di Cimanggis Depok Dibubarkan Polisi

Tak Ada Izin, Bazar di Cimanggis Depok Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Marahi Anak Buahnya, Anies: Malu Sesungguhnya Kita! Ada Instruksi Tidak Dilaksanakan

Marahi Anak Buahnya, Anies: Malu Sesungguhnya Kita! Ada Instruksi Tidak Dilaksanakan

Megapolitan
Pertanyakan Satu Pasal dalam Dakwaan Rizieq Shihab, Ahli: Tidak Membicarakan Soal Kerumunan

Pertanyakan Satu Pasal dalam Dakwaan Rizieq Shihab, Ahli: Tidak Membicarakan Soal Kerumunan

Megapolitan
Pangdam Jaya Ceritakan Kronologi Debt Collector Coba Rampas Mobil yang Dibawa Babinsa

Pangdam Jaya Ceritakan Kronologi Debt Collector Coba Rampas Mobil yang Dibawa Babinsa

Megapolitan
Kisah Cinta Pangeran Kesultanan Banten di Balik Berdirinya Masjid Raya Al-Ikhlas Cilenggang

Kisah Cinta Pangeran Kesultanan Banten di Balik Berdirinya Masjid Raya Al-Ikhlas Cilenggang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X