Menang Dalam Kasus Lahan Cengkareng, DKI Berhak Tagih Rp 668 Miliar

Kompas.com - 06/12/2017, 08:08 WIB
Rabu (10/8/2016), sidang gugatan Toeti Nozlar Soekarno terhadap Pemprov DKI terkait  kepemilikan lahan Cengkareng Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kompas.com/David Oliver PurbaRabu (10/8/2016), sidang gugatan Toeti Nozlar Soekarno terhadap Pemprov DKI terkait kepemilikan lahan Cengkareng Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menang dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh gugatan (pihak ketiga) ditolak dan kami memantau proses yang akan dilakukan Pemda," kata Yudi kepada Kompas.com, Selasa (5/12/2017).

Ia mengatakan, dengan ditolaknya pihak ketiga, Pemprov DKI Jakarta berhak melayangkan tagihan senilai Rp 668 miliar kepada pihak ketiga.

"BPK sudah memantau tindak lanjutnya oleh Pemda DKI. Tindak lanjut Pemda adalah melakukan penagihan kembali ke pihak ketiga dan ini masih dipantau BPK," kata dia.

Menurut dia, proses penagihan itu baru akan dimulai mengingat hasil pengadilan baru diterima pada pertengahan tahun 2017.

Baca juga : Ini Penjelasan Mengapa Banyak Penggugat di Sengketa Lahan Cengkareng Barat

"Untuk penagihan baru dimulai karena menunggu selesainya proses pengadilan. Itu sepenuhnya domain Pemda dan para pihak. BPK hanya fokus pada pemulihan aset Pemda saja," sebutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta) pada 2015 seharga 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno. Peruntukannya untuk pembangunan rumah susun.

Pembelian lahan itu kemudian menjadi masalah ketika dalam penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP).

Pada 6 Juni 2017, majelis hakim yang menangani perkata itu memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp 668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Megapolitan
Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

Megapolitan
Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Megapolitan
Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X