Kompas.com - 09/12/2017, 12:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Video rapim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diunggah ke akun YouTube. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mau masyarakat terpecah karena isi video itu.

Apa maksud Sandiaga?

Sandiaga mengatakan, sebenarnya tidak ada pembahasan yang memicu perpecahan di dalam rapim.

"Enggak ada sebetulnya yang memicu, tapi misalnya ada isu RT/RW segala macam itu kan jadi perdebatan. Kebijakannya belum final tapi sudah dikritisi, dispekulasikan," ujar Sandiaga di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Sandiaga tidak mau ada keributan atas kebijakan-kebijakan Pemprov DKI akibat video itu. Apalagi kebijakannya belum final dan masih dalam proses.

"Prosesnya masih jalan, belum ada yang diputuskan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan dia tidak ingin menggunakan chanel yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah. Dia khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki natal dan tahun baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua," kata Sandiaga.

"Jangan mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadi cibiran, ejek mengejek antara masyarakat," tambah Sandi.

Akun YouTube Pemprov DKI Jakarta terakhir kali mengunggah video rapim pada satu bulan lalu. Video rapim yang diunggah adalah rapim tanggal 23 Oktober 2017.

Sisanya, video yang diunggah lebih bannyak video kegiatan dan wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga. Satu video rapat yang diunggah setelah rapim 30 November 2017 adalah video Sandiaga menerima perwakilan OJK.

Kompas TV Pemprov dki jakarta mengaku tengah menyusun teknis laporan pertanggungjawaban, LPJ dana operasional RT/RW.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.