Tanpa Paripurna, DPRD DKI Kembalikan 2 Raperda soal Reklamasi ke Anies

Kompas.com - 14/12/2017, 19:29 WIB
Sekretaris Dewan DKI Muhammad Yuliadi. Jessi Carina Sekretaris Dewan DKI Muhammad Yuliadi.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, DPRD DKI telah mengembalikan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (14/12/2017) pagi.

Dua raperda yang dimaksud yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Iya (dua raperda) karena permohonannya minta dikembalikan dua-duanya. Ada waktunya Pak Gubernur tadi pagi, ya sudah diserahin," kata Yuliadi saat dihubungi Kompas.com.

Dua raperda tersebut dikembalikan langsung tanpa melalui rapat paripurna. Berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dan Pemprov DKI, Selasa lalu, dua raperda yang ditarik dari pembahasan itu harus dikembalikan melalui rapat paripurna.

Baca juga : Anies Akan Kaji Ulang, DPRD Minta DKI Tarik 2 Raperda Reklamasi

Yuliadi menjelaskan, pengembalian dua raperda itu tidak jadi dilakukan melalui rapat paripurna karena DPRD DKI Jakarta sebenarnya sudah menghentikan pembahasan kedua raperda tersebut sejak April 2016.

"Kecuali lagi kami bahas-bahas, diminta dikembalikan, harus paripurna. Ini kan kami sudah enggak bahas lagi, dihentikan sudah," kata Yuliadi.

DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan total pembahasan dua raperda terkait reklamasi sejak 2016. Ketika itu, raperda dihentikan setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pembahasan raperda itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X