Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kompas.com - 27/12/2017, 20:17 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaMenteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut.

Sebab, menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah Pusat

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran belanja pegawai DKI lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran belanja pegawai tersebut karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.

Baca juga : Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP). "Sudah saya katakan berulang, seharusnya DKI dapat WTP dan WTP," ujar Ani.

Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.


Ralat:

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Pada paragrap keempat sebelumnya disebut "anggaran tersebut", kemudian diubah menjadi "anggaran belanja pegawai DKI".

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Megapolitan
Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Megapolitan
Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Megapolitan
Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Megapolitan
Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Megapolitan
 Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Megapolitan
Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X