Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kompas.com - 27/12/2017, 20:17 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaMenteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut.

Sebab, menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah Pusat


Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran belanja pegawai DKI lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran belanja pegawai tersebut karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.

Baca juga : Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP). "Sudah saya katakan berulang, seharusnya DKI dapat WTP dan WTP," ujar Ani.

Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.


Ralat:

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Pada paragrap keempat sebelumnya disebut "anggaran tersebut", kemudian diubah menjadi "anggaran belanja pegawai DKI".

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Megapolitan
Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Megapolitan
 Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Megapolitan
Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Megapolitan
Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Megapolitan
Pemprov Jakarta Klaim Perhatikan Kesejahteraan Pelajar

Pemprov Jakarta Klaim Perhatikan Kesejahteraan Pelajar

Megapolitan
Suami Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Teluk Intan, Istri Menangis Histeris hingga Pingsan

Suami Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Teluk Intan, Istri Menangis Histeris hingga Pingsan

Megapolitan
Aktivis Papua yang Ditahan di Mako Brimob Idap Beberapa Penyakit hingga Nyaris Gangguan Jiwa

Aktivis Papua yang Ditahan di Mako Brimob Idap Beberapa Penyakit hingga Nyaris Gangguan Jiwa

Megapolitan
15 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng

15 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penganiayaan Ninoy Karundeng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X