Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kompas.com - 27/12/2017, 20:17 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaMenteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut.

Sebab, menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah Pusat

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran belanja pegawai DKI lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran belanja pegawai tersebut karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.

Baca juga : Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP). "Sudah saya katakan berulang, seharusnya DKI dapat WTP dan WTP," ujar Ani.

Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.


Ralat:

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Pada paragrap keempat sebelumnya disebut "anggaran tersebut", kemudian diubah menjadi "anggaran belanja pegawai DKI".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Pemprov DKI Diimbau Tak Bepergian ke Luar Kota Selama Libur Panjang

ASN Pemprov DKI Diimbau Tak Bepergian ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soetta Diprediksi Meningkat 15 Persen Saat Libur Panjang

Penumpang di Bandara Soetta Diprediksi Meningkat 15 Persen Saat Libur Panjang

Megapolitan
Anies Ingin Pelajar Ikut Bahas Permasalahan Bangsa seperti Isu UU Cipta Kerja

Anies Ingin Pelajar Ikut Bahas Permasalahan Bangsa seperti Isu UU Cipta Kerja

Megapolitan
Cegah Pelajar Ikut Demo, Polda Metro Panggil Kepala Sekolah Se-Jabodetabek

Cegah Pelajar Ikut Demo, Polda Metro Panggil Kepala Sekolah Se-Jabodetabek

Megapolitan
25 Rumah di Belakang Senayan City Terbakar, Diduga akibat Korsleting

25 Rumah di Belakang Senayan City Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Melukai Seorang Ibu di JPO TB Simatupang, Perampok Ditangkap Warga

Melukai Seorang Ibu di JPO TB Simatupang, Perampok Ditangkap Warga

Megapolitan
Libur Panjang, Simak Persyaratan Dokumen Perjalanan yang Perlu Disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta

Libur Panjang, Simak Persyaratan Dokumen Perjalanan yang Perlu Disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Sekel Gondangdia Terkejut Temukan Ular Sanca 2 Meter di Kolong Meja Ruangannya

Sekel Gondangdia Terkejut Temukan Ular Sanca 2 Meter di Kolong Meja Ruangannya

Megapolitan
Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Pemprov DKI Hanya Mampu Awasi Ruang Publik, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Rumah

Megapolitan
Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Bunuh PSK yang Disewanya di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Libur Panjang, Penumpang Kereta Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Jelang Libur Panjang, Anies Imbau Warga Tak Copot Masker Saat Kumpul Keluarga

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Pemkot Depok Akan Sediakan Lebih dari 1.600 Titik Wifi Gratis di Setiap RW untuk Belajar Online

Megapolitan
2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

2 Pencari Suaka Asal Afganistan Positif Covid-19, Puluhan WNA Lain Akan Dites Swab

Megapolitan
Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Diminta Bongkar Bangunan di Bantaran Kali Poncol, Warga Diberi Waktu hingga Minggu Kedua November

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X