Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kompas.com - 27/12/2017, 20:17 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaMenteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut.

Sebab, menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Baca juga : Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah Pusat

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran belanja pegawai DKI lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran belanja pegawai tersebut karena kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.

Baca juga : Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan perolehan target opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI selalu wajar tanpa pengecualian (WTP). "Sudah saya katakan berulang, seharusnya DKI dapat WTP dan WTP," ujar Ani.

Ia mengatakan, penilaian dari BPK untuk pengelolaan keuangan DKI ini sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama, penilaian terkait pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah-daerah lainnya.


Ralat:

Berita ini telah mengalami penyesuaian isi. Pada paragrap keempat sebelumnya disebut "anggaran tersebut", kemudian diubah menjadi "anggaran belanja pegawai DKI".



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI: Stok Plasma Darah Masih Mencukupi Permintaan RS Covid-19

PMI: Stok Plasma Darah Masih Mencukupi Permintaan RS Covid-19

Megapolitan
Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Megapolitan
Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Megapolitan
Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X