Keluarkan Ingub, Anies Minta Pejabat DKI Proaktif Rekrut Penyandang Difabel Jadi Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur untuk meminta jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) proaktif merekrut penyandang difabel sebagai pegawai di masing-masing SKPD nya.

Anies telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyandang Difabel sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 3 Januari 2018. Ingub tersebut memberikan ruang penyandang difabel bekerja sebagai pegawai non-PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, instruksi yang dikeluarkan Anies mengacu pada peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan penyandang difabel.

"Perda maupun pergub itu sebelumnya sudah ada, instruksi mempertegas saja agar menjadi perhatian kepala SKPD supaya proaktif memberi ruang bagi saudara kita (penyandang) difabel," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (5/1/2018).

Baca juga: Anies Instruksikan Penyandang Difabel Dipekerjakan di Pemprov DKI

Dalam instruksinya, Anies meminta kepala SKPD mengalokasikan kuota 2 persen dari total alokasi PJLP yang dibutuhkan di masing-masing SKPD. Namun, Agus menyebut kuota tersebut tak selalu harus dipenuhi jika tidak memungkinkan.

"Kuota itu tidak berarti harus, kuota itu disiapkan tempat. Kalau memang tidak ada saudara kita yang difabel yang melamar ke situ atau tidak ada yang berminat ke situ, ya bukan berarti melanggar instruksi," kata Agus.

Ia menyampaikan, pekerjaan yang dialokasikan untuk penyandang difabel menyesuaikan kondisi yang bersangkutan. Contohnya, penyandang tunadaksa bisa bekerja sebagai operator di SKPD tertentu.

Baca juga: Surabaya Kini Punya Bus Ramah Difabel dan Anti-pelecehan Seksual

"Seperti di Jakarta Smart City untuk menerima telepon pengaduan warga, kan, bisa mereka yang tunadaksa," ucapnya.

Adapun, saat ini tercatat ada 17 penyandang difabel yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. BKD DKI Jakarta masih mendata kembali rincian jumlah penyandang difabel yang bekerja di Pemprov DKI.

Anies mengeluarkan ingub tersebut sebagai implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Anies Instruksikan SKPD Rekrut Penyandang Difabel Jadi Pegawai DKI

"Mempekerjakan penyandang difabel sebagai penyedia jasa lainnya perorangan sebanyak 2 persen dari jumlah alokasi penyedia jasa lainnya perorangan dengan menyesuaikan pendidikan dan kemampuan serta kompetensi yang dibutuhkan," demikian penggalan isi ingub tersebut.